Cak Imin Sebut Banyak Agenda Reformasi Tidak Jalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan peringatan 20 tahun reformasi merupakan momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan amanat reformasi.

Menurutnya, pasca reformasi masih banyak agenda reformasi yang belum berjalan sesuai dengan rencana.

"Banyak agenda reformasi yang tidak jalan," ujar Muhaimin usai dikukuhkan menjadi Ketua Dewan Penasehat Federasi Beladiri Profesional Indonesia (FB Pro) di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (20/5).

Muhaimin enggan membeberkan agenda reformasi yang belum terlaksana pasca reformasi berjalan. Ia hanya menyebut agenda reformasi direncanakan saat itu telah terlupakan.

Bahkan, Muhaimin menilai agenda reformasi tidak dijadikan prioritas bangsa.

Lihat juga: Cak Imin: Nusakambangan Diserahkan ke NU, Teroris Jadi Kiai

Meski menilai reformasi belum berjalan, Muhaimin melihat agenda reformasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara bertahap mulai dilaksanakan. Namun, Muhaimin enggan menyebut pelaksanaaan agenda reformasi akan mencapai tujuan dalam pemerintahan kali ini.

"Kita syukuri seluruh agenda reformasi secara bertahap terus menerus mulai konsisten dilaksanakan," ujar Muhaiamin.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan demokrasi merupakan sistem terbaik yang digunakan Indonesia pasca reformasi. Namun ia menilai sistem tersebut tidak dijalankan oleh orang yang tepat.

"Kapasitas kita untuk mengelola demokrasi itu bermasalah sehingga kerja kita stagnan," ujar Fahri di Hotel Harris, Jakarta.

Menurutnya, dampak dari ketidakmapuan itu telah membuat sejumlah sektor tidak berjalan optimal. Beberapa sekto yang perlu diperhatikan, yakni sektor perekonomian dan penegakan hukum.

Kedua hal itu, kata akan berdampak negative bagi kepercayaan negara lain dalam berinvestasi jika tidak segera diperbaiki.

Sebelumnya, survei Indo Barometer menyatakan ada lima amanat reformasi yang belum terpenuhi sejak 20 tahun reformasi, yakni pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktifis; penegakan hukum yang adil; pengusutan dan pengadilan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan pengikutnya; pengusutan kerusuhan Mei tahun 1998; dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Lihat juga: Pemerintah Dinilai Gagal Jalankan Enam Agenda Reformasi

(ugo/sur)