20 Tahun Reformasi, Ideologi NKRI Masih dalam Ancaman
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Senin, 21 Mei 2018 16:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan masih ada kelompok yang berupaya mengubah NKRI, seperti mendirikan negara Islam di Indonesia, meski sudah melewati 20 tahun reformasi. Terlebih, kata Tjahjo, Indonesia pun sebentar menginjak usia 73 tahun setelah merdeka.
"Nah 73 tahun ini ada kemunduran. Menghalalkan segala cara. Ada kelompok, golongan, perorangan yang ingin mengubah ideolog negara. Ini kan sangat disayangkan," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/5).
Tjahjo menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia mesti berpartisipasi dalam menggapai cita-cita kemerdekaan dan cita-cita reformasi, persatuan dalam perbedaan serta menguatkan demokrasi. Tjahjo mengatakan Indonesia memiliki ratusan suku bangsa berikut beragam agama dan keyakinan yang dianut.
"Negara dengan 714 suku dari berbagai kelompok suku dan agama kalau tidak dirawat dengan baik akan pecah dan embrio ini muncul," ujar Tjahjo.
Memiliki Perbedaan pendapat atau pandangan tidak dilarang. Namun, kata Tjahjo, tetap harus menghormati perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan yang harus dipertahankan.
Pandangan yang dimiliki pun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika.
Tjahjo lantas menyayangkan kejadian Bom Surabaya tempo hari. Terutama ketika tahu pelakunya memiliki pandangan yang radikal dan tega melibatkan seluruh anggota keluarganya.
"Kok masih nekat. Orang sudah meracuni seluruh keluarga sampai anak-anak kecil jadi korban. Apa ini dibiarkan? Ya tidak. Mari kita tentukan siapa kawan siapa lawan," ucapnya.
"Radikalisme, korupsi, dan narkoba. Tiga itu yang merusak. Makanya pemerintah Pak Jokowi tegas," lanjut Tjahjo.
Mengenai penguatan demokrasi, Tjahjo menilai seluruh warga negara wajib mensukseskan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 mendatang. Dia mengatakan sejauh ini konsolidasi demokrasi sudah semakin baik dari segi kelembagaan.
Akan tetapi, masyarakat tetap harus terus semangat berpartipasi dalam gelaran pemilu karena kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Rakyat, kata politisi PDIP itu tidak boleh apatis dengan kontestasi politik demi penguatan demokrasi secara keseluruhan.
"Sistem dalam mendukung pemerintahan presidensil yang harus lebih efektif dan efisien, di mana keputusan efektif berada di tangan rakyat," tutur Tjahjo.
(dal/gil)
"Nah 73 tahun ini ada kemunduran. Menghalalkan segala cara. Ada kelompok, golongan, perorangan yang ingin mengubah ideolog negara. Ini kan sangat disayangkan," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/5).
Tjahjo menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia mesti berpartisipasi dalam menggapai cita-cita kemerdekaan dan cita-cita reformasi, persatuan dalam perbedaan serta menguatkan demokrasi. Tjahjo mengatakan Indonesia memiliki ratusan suku bangsa berikut beragam agama dan keyakinan yang dianut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memiliki Perbedaan pendapat atau pandangan tidak dilarang. Namun, kata Tjahjo, tetap harus menghormati perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan yang harus dipertahankan.
Tjahjo lantas menyayangkan kejadian Bom Surabaya tempo hari. Terutama ketika tahu pelakunya memiliki pandangan yang radikal dan tega melibatkan seluruh anggota keluarganya.
"Kok masih nekat. Orang sudah meracuni seluruh keluarga sampai anak-anak kecil jadi korban. Apa ini dibiarkan? Ya tidak. Mari kita tentukan siapa kawan siapa lawan," ucapnya.
"Radikalisme, korupsi, dan narkoba. Tiga itu yang merusak. Makanya pemerintah Pak Jokowi tegas," lanjut Tjahjo.
Mengenai penguatan demokrasi, Tjahjo menilai seluruh warga negara wajib mensukseskan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 mendatang. Dia mengatakan sejauh ini konsolidasi demokrasi sudah semakin baik dari segi kelembagaan.
Akan tetapi, masyarakat tetap harus terus semangat berpartipasi dalam gelaran pemilu karena kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Rakyat, kata politisi PDIP itu tidak boleh apatis dengan kontestasi politik demi penguatan demokrasi secara keseluruhan.
"Sistem dalam mendukung pemerintahan presidensil yang harus lebih efektif dan efisien, di mana keputusan efektif berada di tangan rakyat," tutur Tjahjo.
Lihat juga:Menristekdikti Copot Dosen Berpaham Radikal |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK