BNPT Dituntut Lebih Aktif Cegah Bibit Terorisme dari Ceramah

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai ceramah-ceramah berisi hate speech atau ujaran kebencian menjadi penyebab bibit-bibit paham terorisme marak di masyarakat.

Kegiatan penyebaran hate speech tersebut diduga Ansyaad berkembang dengan kamuflase kegiatan keagamaan. Hal ini yang harus diperhatikan BNPT dan kepolisian.

"Seharusnya sasaran kita ini orang-orang yang berselubung di balik kegiatan agama tapi kegiatannya justru hate speech, ini yang mengompori yang memupuk bibit-bibit teroris, jadi kalau mau mencegah harus ada tindakan sekaligus deradikalisasi di situ," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, (26/5).

Lihat juga: JK: Pengurus Masjid Bertanggung Jawab Atas Teror di Surabaya

Arsyaad menilai BNPT harus segera membuat satuan pengawas (satgas) yang berguna untuk mengawasi organisasi keagamaan dalam memberikan ceramah di muka umum. Hal tersebut untuk mengurangi terciptanya ceramah berisi ujaran kebencian.

Arsyaad mengklaim pihaknya pernah merekomendasikan sejumlah ulama yang dinilai dapat memberikan ceramah tanpa ujaran kebencian. Pasalnya, Ansyaad menilai banyak ulama yang selama ini dijadikan referensi oleh masyarakat Indonesia dikritik oleh ulama yang berujar kebencian itu. 

"Orang-orang itu menganggap dia paling tahu gitu soal Alquran dan Hadis daripada ulama yang ada. Anda lihat ulama-ulama yang selama ini jadi referensi kita itu di-bully habis sama mereka," tuturnya.

Lihat juga: BNPT: Kedokteran dan Eksakta di 7 PTN Terpapar Radikalisme

Peneliti Lembaga Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI), Solahudin menilai BNPT belum mampu menanggulangi isu terorisme yang berkembang di masyarakat.

"BNPT sejauh ini belum mampu mencegah paham terorisme supaya tidak berkembang," kata dia di diskusi yangsama.

Lihat juga: Dinas Pendidikan DKI Tak Awasi Radikalisme di 'Homeschooling'

Solahudin mencontohkan sebanyak salah satu yang ditangani oleh BNPT sejauh ini hanyalah deradikalisasi terhadap narapidana teroris dan mantan narapidana teroris dengan jumlah sekitar 1600 orang. Menurut dia, hal ini bisa terjadi karena BNPT tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai koordinator untuk menghilangkan bibit terorisme dengan baik.

"Kesan saya selama ini BNPT ingin mengerjakan semua sendiri padahal menurut saya penting ingat kembali fungsi dia adalah fungsi koordinasi bagaimana dia bisa mengkoordinasikan stakeholder yang ada untuk terlibat aktif dalam kontra radikalisme," tuturnya. (dal/gil)