Jokowi Anggap Ormas Berperan Bentuk Karakter Bangsa
CNN Indonesia | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mei 2018 06:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan karakter kebangsaan dapat membentengi masyarakat dari pengaruh negatif perkembangan teknologi dan persaingan industri modern.
Dia menjelaskan sejumlah organisasi masyarakat memiliki peran besar dalam mengembangkan karakter kebangsaan di masyarakat.
"Saya melihat Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas yang lain sangat berperan terutama di pondok pesantren, sangat berperan sekali dalam membangun karakter, membangun nilai-nilai peradaban, nilai-nilai ke-Indonesiaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya yang sudah kita miliki selama ini," ujar Jokowi usai menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadhan 1439 H PP Muhammadiyah Tahun 2018 di Kampus UHAMKA, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/5) seperti dikutip dari Antara.
Dalam sambutannya, Jokowi menyebut perubahan zaman melalui teknologi digital. Perubahan itu, kata dia, bisa diantisipasi tak menjadi buruk lewat benteng nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia dari mulai agama hingga budaya.
"Saya kira nilai-nilai yang kita miliki, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, norma-norma yang kita miliki itulah yang akan membentengi masuknya nilai-nilai dari luar. Tanpa itu, saya kira di era yang tanpa batas seperti ini akan sulit," kata Jokowi.
Kampus Harus Tindak Tegas Radikalisme
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berkomentar mengenai pandangan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli yang mengatakan hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme.
"Paham ini tidak boleh berkembang apalagi paham ini berkembang di kampus, berbahaya. Para mahasiswa ini calon pemimpin masa depan kalau dia dari awal disusupi kena radiasi sama paham-paham seperti itu berbahaya," kata Moeldoko ditemui usai panen kopi di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5).
Untuk meminimalisasi radikalisme tersebut, Moeldoko meminta agar kampus melakukan tindakan tegas.
"Beri tindakan tegas. Kalau ada yang tidak beres tindak tegas," ujarnya.
Moeldoko menyatakan radikal di kampus itu adalah sebuah paham atau -isme, bukan diskusi atau seminar khilafah.
"Kalau mendiskusikan Pancasila boleh. Bahwa terjadi diskursus di mana pergulatan ideologi terjadi itu pasti, karena Pancasila ideologi terbuka tetapi yang diperlukan bagaimana kita memiliki kematangan jiwa untuk memahami Pancasila," jelasnya.
Moeldoko mengharapkan, diskusi yang terjadi adalah bagaimana memandang Pancasila. Bukan memberikan pembenaran pada -isme yang baru.
"Kalau kita memiliki pemahaman pancasila lemah dan buru-buru kita dihantam isme-isme yang lain, maka ada kencederungan menjadi mudah memberikan pembenaran terhadap isme-isme baru itu," ujarnya. (hyg/kid)
Dia menjelaskan sejumlah organisasi masyarakat memiliki peran besar dalam mengembangkan karakter kebangsaan di masyarakat.
"Saya melihat Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas yang lain sangat berperan terutama di pondok pesantren, sangat berperan sekali dalam membangun karakter, membangun nilai-nilai peradaban, nilai-nilai ke-Indonesiaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya yang sudah kita miliki selama ini," ujar Jokowi usai menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadhan 1439 H PP Muhammadiyah Tahun 2018 di Kampus UHAMKA, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (29/5) seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutannya, Jokowi menyebut perubahan zaman melalui teknologi digital. Perubahan itu, kata dia, bisa diantisipasi tak menjadi buruk lewat benteng nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia dari mulai agama hingga budaya.
"Saya kira nilai-nilai yang kita miliki, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, norma-norma yang kita miliki itulah yang akan membentengi masuknya nilai-nilai dari luar. Tanpa itu, saya kira di era yang tanpa batas seperti ini akan sulit," kata Jokowi.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berkomentar mengenai pandangan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli yang mengatakan hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme.
 Moeldoko. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Untuk meminimalisasi radikalisme tersebut, Moeldoko meminta agar kampus melakukan tindakan tegas.
"Beri tindakan tegas. Kalau ada yang tidak beres tindak tegas," ujarnya.
Moeldoko menyatakan radikal di kampus itu adalah sebuah paham atau -isme, bukan diskusi atau seminar khilafah.
"Kalau mendiskusikan Pancasila boleh. Bahwa terjadi diskursus di mana pergulatan ideologi terjadi itu pasti, karena Pancasila ideologi terbuka tetapi yang diperlukan bagaimana kita memiliki kematangan jiwa untuk memahami Pancasila," jelasnya.
Moeldoko mengharapkan, diskusi yang terjadi adalah bagaimana memandang Pancasila. Bukan memberikan pembenaran pada -isme yang baru.
"Kalau kita memiliki pemahaman pancasila lemah dan buru-buru kita dihantam isme-isme yang lain, maka ada kencederungan menjadi mudah memberikan pembenaran terhadap isme-isme baru itu," ujarnya. (hyg/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK