DPR Minta Pemerintah Jelaskan Gaji Ratusan Juta Mega di BPIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta memberi klarifikasi dan mengungkap otak di balik gaji dan tunjangan bagi pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai ratusan juta rupiah. Tujuannya, agar tak mencoreng kewibawaan para tokoh anggota BPIP.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan besar gaji itu harus dijelaskan karena berpotensi merusak nama baik tokoh-tokoh di BPIP seperti Ketua Dewan Pengarah Megawati Sukarnoputri.

"Saya minta ini diklarifikasi, dipertimbangkan dan dicabut kembali," kata Taufik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/5).

Lihat juga: Gaji BPIP Picu Polemik, Jokowi Diminta Berkaca Pada Mahathir

Taufik menilai para tokoh yang berada di BPIP tidak tahu menahu terkait tunjangan dan gaji yang terbit melalui Perpres Nomor 42/2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat hak keuangan sebesar Rp112.548.000. Sementara Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan sebesar Rp100.811.000.

Taufik memaklumi jika ada anggaran BPIP ditujukan kepada sekretariat untuk urusan administrasi, bukan kepada para tokoh yang ada di dalamnya.

Lihat juga: Fadli Zon Kritik Gaji 'Setinggi Langit' Megawati Cs di Istana

"Tapi kalau ketokohan yang dipinjam untuk mensosialisasikan pancasila ini, sangatlah tidak elok seolah-olah ada ketokohan bayaran," katanya.

Untuk mengatasi persoalan ini berikutnya, Taufik meminta kepada pemerintah agar merestrukturisasi besaran gaji pejabat, agar tidak lebih tinggi dari presiden.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD menyebut pihaknya tak pernah mendapatkan dan meminta gaji dari pemerintah selama menjadi anggota dari lembaga tersebut.

Lihat juga: Mahfud MD Buka Suara soal Gaji Jumbo Anggota BPIP

"Ketahuilah, sampai hari ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Kareba pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar," cuitnya, melalui akun Twitter, Minggu (27/5).

(arh/sur)