Menteri Nasir Sebut Mahasiswa Eksakta Lebih Mudah Radikal
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 31 Mei 2018 12:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menilai bahwa mahasiswa eksakta lebih mudah menerima paham radikal soal menuntut perubahan sosial dan politik dengan cara ekstrem.
Pernyataannya itu menanggapi Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli yang menyebut bahwa fakultas eksakta dan fakultas kedokteran paling rentan disusupi paham radikal.
Menurut Nasir, kecenderungan tersebut sudah terjadi sejak dirinya masih duduk di bangku kuliah era tahun 1980-an.
"Anak eksakta itu adalah karena dia cara berpikirnya logic dan pragmatis, sehingga dia hanya melihat black and white. Ini akan terjadi pemahaman itu. Kalau memahami agama adalah black and white, ya kayak gitu. Jadi yang diandalkan adalah logikanya," kata Nasir di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (30/5).
Namun menurut Nasir, hal tersebut tidak terjadi pada mahasiswa jurusan sosial humaniora.
"Kalau orang sosial kan pertimbangannya masalah perilaku manusia, orang tidak mudah terpengaruh hal itu. Memahami agama secara kontekstual," kata Nasir.
Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu berharap agar ke depannya mahasiswa rumpun sains dan rumpun sosial bisa berbaur dalam kegiatan ataupun kelas terkait kewarganegaraan (KN). Sehingga, antarmereka bisa berdiskusi dan bertukar pikiran.
"Perkuliahan nanti kita ingin coba lebur pada mata kuliah KN antara sosial dan eksakta bisa jadi satu. Saya lagi rancang. Artinya, kalau ambil mata kuliah Pancasila, itu (mahasiswa) dari IPA dan IPS bisa bersama. Jadi membaur," ucapnya.
Sementara itu, Nasir terus mendesak BNPT untuk memberikan data yang terverifikasi terkait penyebaran paham radikalisme di kampus.
Pernyataannya itu menanggapi Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli yang menyebut bahwa fakultas eksakta dan fakultas kedokteran paling rentan disusupi paham radikal.
Menurut Nasir, kecenderungan tersebut sudah terjadi sejak dirinya masih duduk di bangku kuliah era tahun 1980-an.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun menurut Nasir, hal tersebut tidak terjadi pada mahasiswa jurusan sosial humaniora.
Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu berharap agar ke depannya mahasiswa rumpun sains dan rumpun sosial bisa berbaur dalam kegiatan ataupun kelas terkait kewarganegaraan (KN). Sehingga, antarmereka bisa berdiskusi dan bertukar pikiran.
"Perkuliahan nanti kita ingin coba lebur pada mata kuliah KN antara sosial dan eksakta bisa jadi satu. Saya lagi rancang. Artinya, kalau ambil mata kuliah Pancasila, itu (mahasiswa) dari IPA dan IPS bisa bersama. Jadi membaur," ucapnya.
Sementara itu, Nasir terus mendesak BNPT untuk memberikan data yang terverifikasi terkait penyebaran paham radikalisme di kampus.
Sebelumnya, BNPT membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.
Nasir merasa tidak hanya tujuh PTN itu yang terpapar radikalisme karena potensi penyebarannya lebih besar. Namun, Nasir sendiri pun belum bisa memetakan kampus mana saja yang sudah tersusupi radikalisme
"Saya selalu minta (ke BNPT), tolong datanya diberikan ke saya. Jangan sampaikan ke berita, hal itu akan menyebabkan di lapangan akan terjadi intrik-intrik yang tidak menarik. Tidak bagus," ujarnya.
Nasir menegaskan instansinya akan terus berupaya memberantas radikalisme melalui para rektor kampus. Salah satunya adalah menonaktifkan Guru Besar dari Fakultas Hukum Undip Profesor Suteki yang diduga mendukung semangat khilafah milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sekarang tahap berikutnya apakah dia akan diberhentikan atau penurunan jabatan, harus ditindak sesuai hukum yang ada. Saya nggak mau lagi mentoleransi hal semacam ini dan mereka yang melakukan ini harus betul-betul kita tindak," kata Nasir.
(dal)
Nasir merasa tidak hanya tujuh PTN itu yang terpapar radikalisme karena potensi penyebarannya lebih besar. Namun, Nasir sendiri pun belum bisa memetakan kampus mana saja yang sudah tersusupi radikalisme
"Saya selalu minta (ke BNPT), tolong datanya diberikan ke saya. Jangan sampaikan ke berita, hal itu akan menyebabkan di lapangan akan terjadi intrik-intrik yang tidak menarik. Tidak bagus," ujarnya.
Nasir menegaskan instansinya akan terus berupaya memberantas radikalisme melalui para rektor kampus. Salah satunya adalah menonaktifkan Guru Besar dari Fakultas Hukum Undip Profesor Suteki yang diduga mendukung semangat khilafah milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sekarang tahap berikutnya apakah dia akan diberhentikan atau penurunan jabatan, harus ditindak sesuai hukum yang ada. Saya nggak mau lagi mentoleransi hal semacam ini dan mereka yang melakukan ini harus betul-betul kita tindak," kata Nasir.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK