Antisipasi Radikalisme, BNPT Sarankan Pemred Saring Wartawan
CTR | CNN Indonesia
Kamis, 31 Mei 2018 02:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) menyarankan agar pemimpin media benar-benar menyeleksi jurnalis demi mencegah ideologi radikal masuk ke perusahaan pemberitaan.
"Itu tolong kepada Pemred yang rekrut wartawan di screening," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamli di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/5).
Dia berpendapat bahwa latar belakang wartawan penting. Sebab, jurnalis adalah penyaji informasi kepada masayarakat. Ia tak ingin ada wartawan terindikasi menganut aliran terorisme.
"Kan pernah ada wartawan yang pas (kasus) bom buku terindikasi (terorisme) kan. Dia bertanya tapi mengarah-mengarah," ujar dia.
Sebelumnya, seorang eks jurnalis Global TV divonis akibat terlibat dalam kasus bom buku dan bom di Puspitek, Serpong, 2012.
Hamli mengatakan paham terorisme bisa menyasar banyak pihak. Dia mencontohkan bahwa baru-baru ini Kepala BNPT Suhardi Alius bercerita mendapat informasi bahwa ada Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi aliran terorisme.
"Itu Pak Kepala (BNPT) dapatkan dari Kemendagri dan disampaikan tadi di DPR. Dia bercerita kepada DPR bahwa sampai segitunya sekarang gitu lho. Maka kita harus antisipasi," tutup dia.
Sebelumnya, Suhardi berkoordinasi dengan para kementerian lembaga agar mengetatkan rekutmen kepada ASN. Koordinasi juga dilakukan kepada ASN yang sudah bertugas agar diberi sosialisasi berkala.
"Kita berkoordinasi dengan kementrian PAN RB untuk recruitment itu lebih diketatkan. Semacam evaluasi tahapan-tahapan dalam recruitment. Kalau sudah terjadinya tentunya bagaimana program itu bisa dievalusi oleh kementrian dan badan," tutup Suhardi. (arh/sur)
"Itu tolong kepada Pemred yang rekrut wartawan di screening," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamli di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, seorang eks jurnalis Global TV divonis akibat terlibat dalam kasus bom buku dan bom di Puspitek, Serpong, 2012.
"Itu Pak Kepala (BNPT) dapatkan dari Kemendagri dan disampaikan tadi di DPR. Dia bercerita kepada DPR bahwa sampai segitunya sekarang gitu lho. Maka kita harus antisipasi," tutup dia.
Sebelumnya, Suhardi berkoordinasi dengan para kementerian lembaga agar mengetatkan rekutmen kepada ASN. Koordinasi juga dilakukan kepada ASN yang sudah bertugas agar diberi sosialisasi berkala.