Politikus PDIP Nilai Judul 'Ongkang-ongkang Kaki' Tidak Etis

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDIP Aria Bima menilai tidak etis terhadap pemberitaan soal hak keuangan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati yang mencapai Rp112 juta.

Harian Radar Bogor edisi Rabu, 29 Mei mengangkat headline di halaman pertama dengan judul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta.

Berita itu membahas soal hak keuangan yang didapat Mega sebesar Rp112 juta, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018. Kritik terhadap hak keuangan itu juga dilontarkan oleh sejumlah politikus.

Di sisi lain, Aria menyebut pendapatan Megawati lebih dari cukup dari yang ia dapat seperti di pemberitaan.

"Ibu (Megawati) itu orang yang enggak butuh nominal karena dia siap memberikan diri sebagai pengorbanan kepada negara," kata Aria kepada CNNIndonesia.com di Gedung Filateli Jakarta, Kamis (31/5).

Lihat juga: PDIP Bantah Ada Pemukulan di Kantor Radar Bogor

Dia menilai pemberitaan sebuah media dengan judul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta adalah pemberitaan yang subjektif dan beropini. Semestinya, kata dia, redaksi mampu menyaring pemberitaan tersebut.

"Coba saya tanya itu yang ngomong siapa? Wartawan, kan, enggak boleh beropini. Ini namanya memvonis lewat pemberitaan," terang dia.

Dia membandingkan dengan kinerja Badan Pembinan Ideologi Pancasila (BPIP) saat menjadi Unit Kerja Presiden. Saat itu para pengurus tak digaji, namun tak ada satu pihak pun yang berteriak.

Lihat juga: Megawati soal Gaji BPIP: Saya Sering 'Dimeriahkan' di Medsos

"Setahun kerja sebelumnya adalah lembaganya UKP enggak pernah digaji enggak apa-apa, kok. Menilai beliau dari nominal terlalu naif, lihat dari track record," ungkap dia.

Sementara ditanya soal penyerangan kantor Radar Bogor, Bima Arya tak banyak menjawab. Dia bilang kondisi itu adalah gerakan reaktif dari grass root yang tidak terima dengan pemberitaan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

"Itu, kan, refleks saja dari yang di sana. Mungkin mereka tidak terima dengan hal tersebut," ungkap dia.

Lihat juga: Mahfud Nilai Gaji BPIP Dipolitisasi untuk Hantam Megawati

Terakhir, Aria memastikan tidak ada seruan khusus dari pusat terkait penyerangan tersebut. Pengurus Pusat tetap mengimbau agar aksi premanisme diminimalisir di kawasan daerah. (wis)