Minta Anggaran Naik, Polisi Akan Bentuk Densus di Tiap Daerah
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Selasa, 05 Jun 2018 22:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana menambah satuan tugas Detasemen Khusus 88 Antiteror di setiap daerah di Indonesia untuk memperkuat penanganan terorisme.
Hal itu merupakan bagian dari usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp44,4 triliun dari pagu indikatif 2019 sebesar Rp76,9 triliun.
"Saya ingin perkuat satgas densus yang selama ini hanya 16 satgas, saya ingin jadi 34 satgas tiap provinsi," kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).
Selain penguatan penanganan terorisme, usulan tambahan anggaran itu kata Tito juga untuk prioritas menghadapi pemilu, kasus begal perampokan, penanganan kasus narkotika, kejahatan siber dan perdagangan orang hingga potensi konflik sosial.
Untuk pemilu 2019, Polri pada mulanya menganggarkan Rp5 triliun, belanja pegawai Rp49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun dan belanja modal Rp40,3 triliun dari usulan pagu indikatif 2019 sebesar Rp126,8 triliun.
Namun, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Tito mengatakan pagu indikatif Polri yang disetujui hanya sebesar Rp76,9 triliun.
Untuk menyesuaikan alokasi anggaran dan kinerja, maka Polri mengajukan tambahan Rp44,4 triliun dengan anggaran pengamanan pemilu 2019 sebesar Rp2,3 triliun, belanja pegawai Rp6,7 triliun, belanja barang Rp5 triliun, dan belanja modal Rp32,6 triliun.
"Kami harap usulan kami dipenuhi namun semua dikembalikan pada pemerintah dan DPR, tentu Polri ingin anggaran tersebut ideal tapi disesuaikan dengan kemampuan negara kalau punya prioritas lain," katanya. (dal)
Hal itu merupakan bagian dari usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp44,4 triliun dari pagu indikatif 2019 sebesar Rp76,9 triliun.
"Saya ingin perkuat satgas densus yang selama ini hanya 16 satgas, saya ingin jadi 34 satgas tiap provinsi," kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).
Selain penguatan penanganan terorisme, usulan tambahan anggaran itu kata Tito juga untuk prioritas menghadapi pemilu, kasus begal perampokan, penanganan kasus narkotika, kejahatan siber dan perdagangan orang hingga potensi konflik sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Tito mengatakan pagu indikatif Polri yang disetujui hanya sebesar Rp76,9 triliun.
Untuk menyesuaikan alokasi anggaran dan kinerja, maka Polri mengajukan tambahan Rp44,4 triliun dengan anggaran pengamanan pemilu 2019 sebesar Rp2,3 triliun, belanja pegawai Rp6,7 triliun, belanja barang Rp5 triliun, dan belanja modal Rp32,6 triliun.
"Kami harap usulan kami dipenuhi namun semua dikembalikan pada pemerintah dan DPR, tentu Polri ingin anggaran tersebut ideal tapi disesuaikan dengan kemampuan negara kalau punya prioritas lain," katanya. (dal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK