Menristek Kumpulkan Rektor Bahas Radikalisme Kampus 25 Juni

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Rabu, 06/06/2018 17:13 WIB
Menristek Kumpulkan Rektor Bahas Radikalisme Kampus 25 Juni Menristekdikti akan menggelar rapat dengan seluruh rektor PTN dan direktur Kopertis bersama Kemenpolhukam dan BNPT untuk mengatasi radikalisme di kampus. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir akan memanggil seluruh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan direktur lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk menyikapi dan menindaklanjuti penyebaran radikalisme di kampus-kampus.

Tak Hanya itu Nasir juga akan mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Datang saja nanti tanggal 25 [Juni 2018], karena saya akan libatkan BNPT, Menkopolhukam, dan sebagainya," ujar Nasir saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).



Pertemuan itu, kata Nasir akan membahas pula pola penyebaran paham anti-Pancasila yang berisiko terjadi di seluruh kampus se-Indonesia.

"Nanti metode-metode apa saja yang harus kita lakukan. Monitoring semua, tetapi yang penting kampus itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing bangsa terhadap persaingan dunia," kata Nasir.

Rencana Pengawasan Radikalisme di Kampus

Nasir menyebut pihaknya telah menggandeng BNPT untuk mendeteksi dan memberantas bibit-bibit radikal pada dosen dan mahasiswa. Bentuk pengawasannya adalah dosen dan mahasiswa harus mendaftarkan dan mencatatkan nomor ponsel dan akun media sosialnya untuk dipantau lalu lintas informasinya.

Kewenangan itu, kata Nasir ada di BNPT dan bukan di Kemenristekdikti. Pihaknya hanya ingin mengkoordinasikan.

"Yang penting adalah medsos yang kita lihat adalah lalu lintas informasi yang diduga mengarah ke sana, perilaku orang kan harus kita lihat ke situ," kata Nasir.



Dalam waktu dekat, Kemenristekdikti juga akan mengeluarkan peraturan menteri untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Nasir menuturkan, salah satu implementasi dari kebijakan PJJ nantinya adalah pembangunan universitas siber (Cyber University) yang dipersiapkan untuk pembelajaran daring (online).  Ia berharap program PJJ itu mampu membantu pencegahan penyebaran paham radikal lebih luas lagi.

"Ini adalah dalam cara mengurangi hubungan terpapar karena jarak jauh dan terhindar. Ini hanyalah sebagian kecil," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT lewat Direktur Penanggulangan, Brigjen Pol Hamli menyatakan ada tujuh PTN yang diduga sebagai persemaian bibit radikalisme. Tujuh kampus itu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

"PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi. PTN dan PTS yang banyak kena itu di fakultas eksakta dan kedokteran," kata Hamli, Jakarta, Rabu (30/5). (kid)