Tong Sampah Jerman, Sandi Heran Anggaran DKI Dipersoalkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno heran dengan isu transparansi anggaran setelah ramai pembicaraan mengenai pengadaan tong sampah Jerman senilai Rp9,58 miliar.

Dia heran di media sosial banyak yang mempersalahkan anggaran itu, sebab sebelumnya Pemprov DKI telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal penyerapan anggaran.

Hal ini ia sampaikan saat Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengganti Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 di Balai Kota Jakarta.

"Di media massa maupun media sosial ada diskusi menarik, anggaran kita banyak yang lihat. Padahal pengadaan-pengadaan kita mengacu ke WTP, lampu [pohon imitasi], tong sampah, masuk ke anggaran. Tong sampah Jerman kemarin hits banget," kata Sandi pada Rabu (6/6).

Lihat juga: Anies Jelaskan Pengadaan Tong Sampah Jerman Era Ahok

Sandi berdalih masyarakat belum banyak yang mengerti soal anggaran Pemprov DKI. Karena itu dia menilai PNS di lingkungan DKI harus mampu menjadi pencerah kepada masyarakat terkait anggaran ini.

Dia mempersilakan siapapun untuk membedah dan mengkritisi anggaran DKI Jakarta. Sandi yakin anggaran pihaknya sudah transparan. Dia menuding penggelembungan anggaran justru terjadi di Pemprov DKI era pemimpin lama.

"Pengadaan yang digelembungi itu zaman dulu, itu adalah jaman old. Sekarang ini Perpres 16 adalah jaman now," katanya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengimpor 2.640 buah tong sampah beroda atau garbage bin 660 liter dengan nilai total Rp9,58 miliar dari Jerman. Pengadaan ini kemudian jadi pembicaraan di media sosial.

Lihat juga: Anies-Sandi Pilih Ramaikan Polemik Impor Tong Sampah Jerman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut proyek pembelian tong sampah beroda dari itu ternyata bermula sejak 2015, tepatnya di masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pada 2015, kata Anies, Pemprov DKI menyiapkan anggaran membeli truk sampah yang disebut 'truck compactor'. Kemudian pada 2016, Pemprov DKI menyisihkan anggaran buat membeli tempat sampah khusus itu yang pengadaannya baru dilakukan pada 2017.

"Jadi awalnya adalah truknya dulu, sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada tahun 2017," kata Anies di Polda Metro Jaya, Selasa (5/6). (osc/gil)