Anies Jelaskan Pengadaan Tong Sampah Jerman Era Ahok
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Selasa, 05 Jun 2018 17:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadaan tong sampah buatan Jerman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipersoalkan di media sosial mulai terungkap. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, proyek pembelian tong sampah beroda dari itu ternyata bermula sejak 2015, tepatnya di masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pada 2015, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran membeli truk sampah yang disebut 'truck compactor' pada 2016. Kemudian pada 2016, Pemprov DKI Jakarta menyisihkan anggaran buat membeli tempat sampah khusus itu.
"Jadi awalnya adalah truknya dulu, sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada tahun 2017," kata Anies di Polda Metro Jaya, Selasa (5/6).
Menurut Anies, pengadaan tempat sampah itu berdasarkan katalog yang tersedia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga pengadaannya tidak melalui proses lelang.
"Didapat melalui pembelian lewat e-katalog," ujarnya.
Anies menyatakan jika pembelian tempat sampah tersebut memang didasarkan untuk menyesuaikan pembelian truk sampah yang sebelummya. Menurut Anies, truk sampah yang dibeli tersebut mengolah sampah dengan cara memadatkannya.
"Dengan menggunakan alat ini (tempat sampah) maka petugas akan membawa ke depan truknya lalu diangkat masuk ke dalam truk, lalu dipadatkan, jadi itu yang menjadi unik di sini," ujarnya.
Lebih dari itu, Anies menyebut tempat sampah seperti itu tidak hanya dipakai di Jakarta, tetapi juga di Surabaya yang sudah menggunakannya sejak 2013.
Selain itu, Bandung, Probolinggo, Medan, Palembang, hingga Malang juga menggunakan tempat sampah serupa.
"Jadi itu semua adalah barang yang ada di e-katalog yang disiapkan oleh LKPP dan tahun 2017 Pemprov DKI membeli barang-barang," kata Anies.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengimpor 2.640 buah tong sampah beroda dari Jerman dengan nilai total nilai pengadaan mencapai Rp9,58 miliar.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Hari Nugroho, mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mengimpor tong sampah tersebut sejak 2017 dengan membeli sebanyak 1.500 unit. Pembelian tersebut, menurutnya juga sudah diaudit oleh BPK mulai perencanaan hingga pendistribusian.
Hari mengklaim harga yang didapat ini sudah di bawah biaya yang dianggarkan DLH, yaitu Rp12,6 miliar. Ia juga membantah ada penggelembungan dana anggaran pengadaan tong sampah tersebut.
Sementara itu, Kepala DLH DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan pihaknya memilih impor dari Jerman karena di katalog LKPP tak tersedia produk dalam negeri.
Adji menyebut tong sampah beroda merek Weber dipilih karena PT Groen Indonesia memiliki banyak bengkel (workshop) di beberapa kota di Indonesia.
"Kami tidak mendapati produk lokal di katalog dan di pasaran untuk produk jenis ini. Hanya ada produk China dan Jerman. Setelah melakukan pertimbangan secara teknis, kami pilih produk Jerman dengan pertimbangan kualitas," kata Adji. (ayp/gil)
Pada 2015, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran membeli truk sampah yang disebut 'truck compactor' pada 2016. Kemudian pada 2016, Pemprov DKI Jakarta menyisihkan anggaran buat membeli tempat sampah khusus itu.
"Jadi awalnya adalah truknya dulu, sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada tahun 2017," kata Anies di Polda Metro Jaya, Selasa (5/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Anies, pengadaan tempat sampah itu berdasarkan katalog yang tersedia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga pengadaannya tidak melalui proses lelang.
"Didapat melalui pembelian lewat e-katalog," ujarnya.
"Dengan menggunakan alat ini (tempat sampah) maka petugas akan membawa ke depan truknya lalu diangkat masuk ke dalam truk, lalu dipadatkan, jadi itu yang menjadi unik di sini," ujarnya.
 Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balai Kota. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) |
Lebih dari itu, Anies menyebut tempat sampah seperti itu tidak hanya dipakai di Jakarta, tetapi juga di Surabaya yang sudah menggunakannya sejak 2013.
Selain itu, Bandung, Probolinggo, Medan, Palembang, hingga Malang juga menggunakan tempat sampah serupa.
"Jadi itu semua adalah barang yang ada di e-katalog yang disiapkan oleh LKPP dan tahun 2017 Pemprov DKI membeli barang-barang," kata Anies.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengimpor 2.640 buah tong sampah beroda dari Jerman dengan nilai total nilai pengadaan mencapai Rp9,58 miliar.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Hari Nugroho, mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mengimpor tong sampah tersebut sejak 2017 dengan membeli sebanyak 1.500 unit. Pembelian tersebut, menurutnya juga sudah diaudit oleh BPK mulai perencanaan hingga pendistribusian.
Hari mengklaim harga yang didapat ini sudah di bawah biaya yang dianggarkan DLH, yaitu Rp12,6 miliar. Ia juga membantah ada penggelembungan dana anggaran pengadaan tong sampah tersebut.
Sementara itu, Kepala DLH DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan pihaknya memilih impor dari Jerman karena di katalog LKPP tak tersedia produk dalam negeri.
Adji menyebut tong sampah beroda merek Weber dipilih karena PT Groen Indonesia memiliki banyak bengkel (workshop) di beberapa kota di Indonesia.
"Kami tidak mendapati produk lokal di katalog dan di pasaran untuk produk jenis ini. Hanya ada produk China dan Jerman. Setelah melakukan pertimbangan secara teknis, kami pilih produk Jerman dengan pertimbangan kualitas," kata Adji. (ayp/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK