KPK Akui Tidak Ada Titik Temu soal RKUHP di Kantor Wiranto

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan belum menemukan kesimpulan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) kemarin.

"Pertemuan di Kemenkopolhukam kemarin belum ada kesimpulannya. Satu-satunya yang bisa, kalau pun ada titik temu, adalah kita harus melakukan pembahasan lebih intens ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6).

Lihat juga: Menko Wiranto Akui Pembahasan RKUHP Masih Alot

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengundang pimpinan KPK dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly untuk menyatukan pendapat dalam pembahasan RKUHP.

Febri melanjutkan masih banyak substansi yang belum sesuai dengan keinginan KPK dalam RKUHP tersebut. Menurut Febri, pihaknya memberikan masukan terhadap pemerintah mengenai isi RKUHP agar pemberantasan korupsi tetap kuat.

"Kami akan memberikan penajaman-penajaman lebih lanjut bagaimana rumusan yang lebih tepat agar pemberantasan korupsi tetap kuat," tuturnya.

Lihat juga: Eks Pimpinan KPK Minta Jokowi Revisi Delik Korupsi di RKUHP

KPK, kata Febri, bersyukur masyarakat ikut aktif terlibat dalam memantau penyusunan RKUHP yang rencananya bakal disahkan pada pertengahan Agustus mendatang. Pihaknya mengkhawatirkan RKUHP akan melemahkan pemberantasan korupsi bila benar-benar disahkan tanpa dikritisi bersama.

"Jadi kami bersyukur juga, ada ruang publik yang cukup luas dalam satu dua minggu ini membahas tentang RKUHP. Karena kalau tidak dibahas, tentu mengkhawatirkan jika draf saat ini kemudian langsung disahkan pada Agustus," ujarnya.

(dal)