Debat Ketiga, Dua Cagub Saling Kritik Penegakan Hukum dan HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah mengkritik proses penegakan hukum dan HAM.

Keduanya saling menyoroti penegakan hukum dan HAM dalam debat calon gubernur tahap ketiga di Medan, Selasa (19/6) dikutip dari Antara.

Dalam debat itu, Djarot mengakui persoalan hukum dan HAM masih banyak terjadi di provinsi itu.

Lihat juga: KPU Soal E-KTP Djarot: Cagub Tak Harus Pindah Domisili

Pihaknya menilai penegakan hukum dan HAM di Sumut masih berpihak pada pemilik modal dan penguasa.

Cagub yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mencontohkan penyelesaian konflik agraria yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Karena itu, cagub yang berpasangan dengan Sihar Sitorus tersebut memprogramkan penegakan hukum dan HAM, termasuk dengan memberikan hak masyarakat melalui tiga program kartu yakni "Kartu Sumut Sehat", "Kartu Sumut Sejahtera", dan "Kartu Sumut Pintar".

"Dengan cara apa, dengan cara mengelola APBD yang transparan," katanya.

Lihat juga: Edy Rahmayadi: Tak Pilih Saya di Pilkada Tak Masalah

Djarot juga menilai proses membuka peluang kerja bagi masyarakat juga salah satu bentuk penegakan HAM.

Sementara itu, Edy Rahmayadi menilai penegakan hukum justru terkesan memihak kelompok tertentu, bahkan didukung pihak tertentu.

"Kondisi saat ini, penegakan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul keatas," kata cagub yang didukung PKS, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Gerindra itu. (osc)