Ketua DPW NasDem Hargai Keputusan Iriawan Jadi Pj Gubernur

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat (Jabar) Saan Mustopa menghargai keputusan Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melantik Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi penjabat (Pj) Gubernur Jabar.

Saan meyakini Kemendagri memiliki pertimbangan tersendiri di balik keputusannya melantik Iriawan atau karib disapa Iwan Bule. Meskipun sejak awal tahun lalu, wacana pengangkatan perwira polisi sebagai kepala daerah sempat menuai protes dan kecaman banyak pihak.

Lihat juga: Kemendagri Jamin Iriawan Bakal Netral di Pilkada

Saan pun berharap agar Iriawan mampu bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang juga dilaksanakan di 16 wilayah di Jabar, termasuk pemilihan gubernur pada 27 Juni 2018.

"Karena sekarang sudah diputuskan, bagi NasDem apapun yang sudah diputuskan Pemerintah kita hormati dan kita taati. Tetapi, kita berharap bahwa Pj Gubernur ini bisa menjaga netralitas dalam Pilkada," kata Saan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/6).

Menurut Saan, pemerintah pusat dan masyarakat wajib bersama-sama memantau kepemimpinan Iriawan agar terbebas dari kepentingan politik apapun.

"Yang harus kita tekankan dan kontrol bersama adalah soal netralitas. Kita awasi supaya Pj Gubernur bertanggung jawab terkait Pilkada. Netral dan tidak seperti yang diasumsikan sebagian kelompok masyarakat," ujar Saan.

Pelantikkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dipimpin langsung Mendagri Tjahjo Kumolo. Pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6) pagi.

Lihat juga: Politik 'Senyap' Polri Saat Libur Lebaran 2018

Iriawan dilantik menjadi pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/b/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018.

Penunjukkan Iriawan tersebut menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menyebut mantan Asisten Operasi Kapolri itu sosok yang tepat untuk mengamankan wilayah Jabar jelang Pilkada Serentak 2018. Sementara pihak lainnya menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan Iriawan yang telah dimutasi dari Polri menjadi Sekretaris Utama Lemhannas. (kid)