Fahri Sebut Prabowo Galang Dana karena Bisnis Dihambat
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Senin, 25 Jun 2018 17:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedang kebingungan karena tidak memiliki cukup uang untuk maju sebagai calon presiden pada pilpres 2019. Hal itu menanggapi penggalangan dana masyarakat bagi Gerindra yang digulirkan Prabowo.
Sebagai oposisi, Fahri menilai Prabowo tidak memiliki sumber pemasukan selain dari bisnis pribadi.
"Prabowo itu bingung karena dia tidak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat, akhirnya tidak punya uang. Begitu mau maju lagi, dari mana sumbernya? Tidak ada pembiayaan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).
Namun Fahri tak menjelaskan lebih jauh siapa yang menghambat bisnis-bisnis Prabowo selama ini.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan biaya pencalonan presiden tidak murah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Fahri menyebut modal pencapresan minimal mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp5 triliun.
Dengan posisi sebagai oposisi, Fahri menilai Prabowo kesulitan mengumpulkan modal. Posisi Prabowo itu juga membuat pengusaha takut menyumbang uangnya untuk pencapresan Prabowo.
Fahri menyebut pengusaha takut usahanya dihambat pemerintah jika ketahuan memberi bantuan dana bagi pencapresan Prabowo.
"Kalau kelas menengah nyumbang (ke Prabowo) tidak berani. Dia (atas nama) hamba Allah nyumbangnya. Kenapa? Ketahuan sama pemerintah bisa digencet bisnisnya. Tidak ada UU yang memproteksi penyumbang," ujarnya.
Lain halnya dengan Jokowi, Fahri memprediksi mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menjadi capres dengan modal terbesar. Sumbernya berasal dari para pengusaha yang menggarap proyek pemerintah selama Jokowi berkuasa, seperti proyek jalan tol hingga pelabuhan.
"(Jokowi) itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa. Nah, terus yang menantang ini dari mana duitnya? Ya, tidak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya ke celengan masjid, seribu, dua ribu," ujar Fahri.
Di sisi lain, Fahri mengkritik pemerintah yang enggan membuat regulasi untuk pembiayaan partai politik. Tidak adanya regulasi itu membuat banyak politisi melakukan praktik korupsi.
Bahkan, Fahri menilai pemerintah perlu membuat regulasi pembiayaan pilpres. Dalam regulasi itu, ia menilai seluruh pembiayaan kampanye berasal dari uang negara.
"Kalian (capres) hanya cukup ngomong kepada masyarakat bahwa kalian itu bisa (menjadi presiden). Nah, itu kan mantap," ujarnya.
Fahri pun mengaku kewalahan mengumpulkan modal dalam pemilihan legislatif. Ia harus menjual asetnya untuk mengumpulkan modal kampanye.
Jika hal ini terus dibiarkan, Fahri khawatir banyak politikus yang tidak memiliki modal akan terjerat korupsi.
"Ketiadaan regulasi ini yang membuat money politic dan political financing itu menurut saya adalah sebab laten dari korupsi di Indonesia," ujarnya. (pmg/sur)
Sebagai oposisi, Fahri menilai Prabowo tidak memiliki sumber pemasukan selain dari bisnis pribadi.
"Prabowo itu bingung karena dia tidak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat, akhirnya tidak punya uang. Begitu mau maju lagi, dari mana sumbernya? Tidak ada pembiayaan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan biaya pencalonan presiden tidak murah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Fahri menyebut modal pencapresan minimal mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp5 triliun.
Fahri menyebut pengusaha takut usahanya dihambat pemerintah jika ketahuan memberi bantuan dana bagi pencapresan Prabowo.
"Kalau kelas menengah nyumbang (ke Prabowo) tidak berani. Dia (atas nama) hamba Allah nyumbangnya. Kenapa? Ketahuan sama pemerintah bisa digencet bisnisnya. Tidak ada UU yang memproteksi penyumbang," ujarnya.
Lihat juga:Politikus PKS: Prabowo Jujur Tak Punya Uang |
Lain halnya dengan Jokowi, Fahri memprediksi mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menjadi capres dengan modal terbesar. Sumbernya berasal dari para pengusaha yang menggarap proyek pemerintah selama Jokowi berkuasa, seperti proyek jalan tol hingga pelabuhan.
"(Jokowi) itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa. Nah, terus yang menantang ini dari mana duitnya? Ya, tidak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya ke celengan masjid, seribu, dua ribu," ujar Fahri.
Di sisi lain, Fahri mengkritik pemerintah yang enggan membuat regulasi untuk pembiayaan partai politik. Tidak adanya regulasi itu membuat banyak politisi melakukan praktik korupsi.
Bahkan, Fahri menilai pemerintah perlu membuat regulasi pembiayaan pilpres. Dalam regulasi itu, ia menilai seluruh pembiayaan kampanye berasal dari uang negara.
"Kalian (capres) hanya cukup ngomong kepada masyarakat bahwa kalian itu bisa (menjadi presiden). Nah, itu kan mantap," ujarnya.
Lihat juga:Prabowo Galang Dana Pendukung untuk Pemilu |
Fahri pun mengaku kewalahan mengumpulkan modal dalam pemilihan legislatif. Ia harus menjual asetnya untuk mengumpulkan modal kampanye.
Jika hal ini terus dibiarkan, Fahri khawatir banyak politikus yang tidak memiliki modal akan terjerat korupsi.
"Ketiadaan regulasi ini yang membuat money politic dan political financing itu menurut saya adalah sebab laten dari korupsi di Indonesia," ujarnya. (pmg/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK