Mendagri Jelaskan Penundaan Pilkada di Paniai dan Nduga
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Rabu, 27 Jun 2018 15:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di kabupaten Nduga dan Paniai, Papua, bermasalah pada hari pemungutan suara.
"Paniai ditunda. Nduga diambil alih provinsi karena Ketua KPU-nya dipecat. (Penyelenggaraan pilkada) Nduga akan diambil alih KPU Provinsi," kata Tjahjo saat ditemui di Semarang, Rabu (27/6).
Tjahjo mengklaim selain di dua kabupaten itu, pemungutan berjalan lancar. Bahkan dia menyatakan penyelenggaraan di 171 daerah di Indonesia berjalan damai dan aman.
"Sejauh ini, tidak ada bencana yang membuat warga tidak bisa ke TPS atau menggagalkan pemungutan suara di TPS," lanjutnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Soedarmo mengatakan pelaksanaan pemilihan gubernur Papua di Kabupaten Nduga tertunda karena penyelenggaranya belum tiba di wilayah tersebut.
"Tapi hingga sekarang KPUD Provinsi belum tiba di Nduga, jadi dimungkinan bisa mundur," ujarnya di Jayapura, dikutip Antara.
Soedarmo mengatakan seluruh logistik pelaksanaan pilkada Papua untuk Nduga sudah ada di lokasi dan tinggal menunggu pihak penyelenggara, sehingga proses pemungutan suara bisa segera dilakukan.
Sementara untuk Kabupaten Paniai yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kata Soedarmo, pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena masih ada sengketa hukum.
"Paniai sudah berjalan untuk pilgub tapi untuk pilkada Bupati masih tunggu keputusan. Mungkin masih tunggu keputusan PTTUN yang diajukan oleh KPUD Paniai," kata dia.
Selain di kabupaten itu, Soedarmo juga mengklaim pelaksanaan pilkada berjalan aman, termasuk di wilayah pegunungan Papua yang masih menggunakan sistem noken di beberapa daerah.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua 2018 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Lukas Enembe-Klemen Tinal dan Jhon Wimpi Wetipo-Habel Melkias Suwae. Jumlah daftar pemilih tetap pilkada Papua adalah 3,4 juta jiwa dengan total TPS mencapai 922 TPS.
(pmg/asa)
"Paniai ditunda. Nduga diambil alih provinsi karena Ketua KPU-nya dipecat. (Penyelenggaraan pilkada) Nduga akan diambil alih KPU Provinsi," kata Tjahjo saat ditemui di Semarang, Rabu (27/6).
Tjahjo mengklaim selain di dua kabupaten itu, pemungutan berjalan lancar. Bahkan dia menyatakan penyelenggaraan di 171 daerah di Indonesia berjalan damai dan aman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejauh ini, tidak ada bencana yang membuat warga tidak bisa ke TPS atau menggagalkan pemungutan suara di TPS," lanjutnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Soedarmo mengatakan pelaksanaan pemilihan gubernur Papua di Kabupaten Nduga tertunda karena penyelenggaranya belum tiba di wilayah tersebut.
Soedarmo mengatakan seluruh logistik pelaksanaan pilkada Papua untuk Nduga sudah ada di lokasi dan tinggal menunggu pihak penyelenggara, sehingga proses pemungutan suara bisa segera dilakukan.
Sementara untuk Kabupaten Paniai yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kata Soedarmo, pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena masih ada sengketa hukum.
"Paniai sudah berjalan untuk pilgub tapi untuk pilkada Bupati masih tunggu keputusan. Mungkin masih tunggu keputusan PTTUN yang diajukan oleh KPUD Paniai," kata dia.
Selain di kabupaten itu, Soedarmo juga mengklaim pelaksanaan pilkada berjalan aman, termasuk di wilayah pegunungan Papua yang masih menggunakan sistem noken di beberapa daerah.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua 2018 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Lukas Enembe-Klemen Tinal dan Jhon Wimpi Wetipo-Habel Melkias Suwae. Jumlah daftar pemilih tetap pilkada Papua adalah 3,4 juta jiwa dengan total TPS mencapai 922 TPS.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK