"Saya berharap ini diantisipasi oleh KPU agar tidak berulang karena tingkat gangguan dan tingkat kemampuan terhadap hacker itu makin canggih," kata Muzani di rumah dinasnya, Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (1/7).
Menurut dia, upaya peretasan tidak hanya terjadi kali ini. Sebagai lembaga yang berperan menyelenggarakan pemilu, KPU perlu melakukan antisipasi dan menjadikan peristiwa sebelumnya sebagai pembelajaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laman penghitungan hasil Pilkada serentak di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera Utara menunjukkan hasil serupa, yakni tak bisa diakses.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengeluhkan situs resmi KPU yang tidak bisa diakses karena server down pada Jumat (29/6) malam. KPU perlu memberi penjelasan terkait hal itu untuk menghindari tudingan partai lain yang merasa ada hacker sehingga dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara.
"Catatan paling penting harus lebih transparan karena kami di Partai Golkar memantengi website dan tadi malam down gitu ya, ini harus ada penjelasan karena ini bagian dari proses transparansi kita," ujarnya saat kegiatan diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).
"Jadi mohon maaf kalau masih sering buka-tutup. Bukan karena kami tidak transparan, tapi ini strategi yang juga disampaikan para ahli IT kami untuk menangkal serangan yang terus datang tiap menit," tuturnya di lokasi yang sama.
Arief mengatakan belum ada dampak yang terjadi atas masalah itu. Arief mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendeteksi siapa saja pelaku penyerangan terhadap situs resmi KPU.
"Sampai hari ini tidak ada serangan yang pengaruhi perolehan suara. Terakhir (serangan tersebut) terjadi tadi pagi, hampir setiap menit diserang. Jelas berpengaruh kinerja kami terjadi pelambatan, harus on off," tuturnya. (osc/gil)