Pernah Terlibat Korupsi, Taufik Gerindra Kritik PKPU

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra Mohamad Taufik menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi kembali maju dalam Pileg.

Mantan terpidana kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 itu menilai KPU aneh mengeluarkan peraturan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang.

"Lembaga resmi kok melanggar undang-undang? Buat saya sih aneh saja kalau lembaga kayak gitu bisa semau-mau buat aturan tanpa mengindahkan undang-undang, bagaimana nih?" kata Taufik saat dihubungi, Senin (2/7).

Taufik menyebut aturan KPU melarang eks koruptor nyaleg melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, mantan napi kasus berat, termasuk korupsi, dilarang mencalonkan diri kembali. Namun jika mereka mengutarakan kasusnya tersebut ke konstituen, mereka diperbolehkan maju kembali.

Lihat juga: Aturan Koruptor Dilarang Nyaleg Masih Bisa Dibatalkan

Taufik memprediksi aturan KPU tersebut bakal dihujani gugatan uji materi di Mahkamah Agung.

"Banyak orang yang akan melakukan gugatan. Mulai hari ini saya kira masuk gugatan. Mereka merasa, kok KPU melanggar undang-undang," lanjut dia.

Taufik sendiri pernah terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 saat menjabat KPUD DKI Jakarta. Dia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 silam karena dinilai merugikan negara sebesar Rp488 juta.

Kurang lebih 12 tahun kemudian, tepatnya 29 Desember 2016, giliran adiknya, Mohamad Sanusi divonis pidana 7 tahun penjara. Sanusi yang saat itu menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI fraksi Gerindra dinilai terbukti menerima suap Rp2 miliar terkait pembahasan dan pengesahan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.‎

Lihat juga: KPU Resmi Teken Aturan Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman meneken Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada 30 Juni 2018.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU tersebut, tertuang secara tersurat bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif. (osc)