Fahri Hamzah Pertanyakan Jargon Indonesia Negara Maritim
Joko Panji Sasongko, Tiara Sutari, & Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Selasa, 03 Jul 2018 19:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah pemerintah yang menghentikan proses pencarian korban Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba. Menurutnya, sikap pemerintah tidak menggambarkan citra Indonesia sebagai negara maritim.
"Masa sih negara Indonesia katanya negara bahari, negara maritim, mengalah dengan Danau Toba. Kalau dengan Danau Toba mengalah, kebanggaan maritimnya mana?," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7).
Fahri menyatakan pemerintah seharusnya berusaha maksimal mencari korban KM Sinar Bangun, seperti menyewa kapal selam berukuran kecil agar bisa melakukan pencarian di dalam Danau Toba.
Fahri mempertentangkan kalau biaya menyewa kapal selam kecil itu lebih murah ketimbang menggelontorkan anggaran buat menggelar perhelatan Asian Games, hingga pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (International Monetery Fund-World Bank) di Bali yang mencapai triliunan rupiah.
"Katanya jago air, masa kita tidak bisa sewa kapal selam kecil buat masuk ke dalam itu (Danau Toba)," ujarnya.
Fahri juga menyinggung peran TNI Angkatan Laut dalam proses pencarian korban KM Sinar Bangun. Menurut dia pelibatan TNI AL terlampau singkat dalam proses pencarian.
"Angkatan Laut kita jagoan-jagoan di lautan, berhenti baru sebentar (di Danau Toba)," ujar Fahri.
Pemerintah Tidak Peduli
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai pemerintah tidak peduli terhadap kesedihan para keluarga korban KM Sinar Bangun. Padahal, menurut dia keluarga korban sangat membutuhkan tindakan serius pemerintah dalam menemukan anggota keluarganya yang hilang sampai saat ini.
Fahri memaklumi jika akhirnya aktivis sosial Ratna Sarumpaet menumpahkan kekesalannya lantaran pemerintah terlalu singkat melakukan pencarian.
"Jangan berhenti cepat dong, kasih tunjuk pada rakyat kita kerja terus. Berhenti ini yang saya kira menyedihkan," ujar Fahri.
Fahri membandingkan upaya pemerintah atas pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun dengan upaya pemerintah Malaysia dalam mencari pesawat korban MH370.
Ia melihat pemerintah Malaysia pantang menyerah untuk mencari pesawat maskapai nasional dan seluruh penumpangnya, meski sudah tiga tahun tidak membuahkan hasil.
"Ini 160 rakyat Indonesia hilang kita berhenti, coba bayangkan. Menurut saya ini keterlaluan, tidak ngerti sense of crisis," ujarnya.
Janji Benahi Transportasi
Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Komisaris Besar Tatan Dirsan berjanji membantu pemerintah daerah setempat menata dan mengatur transportasi penyeberangan di Danau Toba, pasca insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun.
"Kedepannya kita lakukan penataan mekanisme, dalam artian bersama instansi terkait untuk melakukan perbaikan dan penertiban mekanisme dalam penyebrangan kapal di Danau Toba," kata Tatan saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Menurut Tatan, permasalahan seputar pelayaran di Danau toba telah terjadi secara turun temurun, tanpa ada solusi maupun pembenahan dari Pemkab setempat. Tatan mengatakan polisi akan memastikan supaya setiap kapal yang melayani jasa penyeberangan di seluruh pelabuhan di sekitar Danau Toba harus memiliki daftar muatan (manifes) dan tak melebihi daya angkut.
"Yang enggak ada manifesnya sekarang harus ada manifesnya. Kalau kapal yang enggak boleh dari sekian orang harus ditertibkan, itu kan kaitan dengan keselamatan masing-masing kapal," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan pihaknya bakal melimpahkan berkas perkara empat tersangka terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun ke Kejaksaan Tinggi Sumut pekan ini.
Kempat tersangka itu diantaranya nahkoda KM Sinar Bangun berinisial PSS, Kepala bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir berinisial RS, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo Samosir berinisial GFP, anggota Kapos Pelabuhan Simanindo berinisial KS, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir berinisial NS.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon juga menyatakan hal yang sama. Menurut Rapidin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendesak supaya perbaikan sistem transportasi dan pengelolaan manajemen kapal di kawasan Danau Toba segera diperbaiki.
"Semua nanti akan dibenahi, dari kelayakan kapal, baik manajemen, transportasi, dan akan dilakukan di bawah Kemenhub untuk teknisnya," kata dia.
KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba pada Senin 18 Juni lalu. Kapal tenggelam lantaran diduga muatannya melebihi daya angkut maksimal. Sampai saat ini tercatat ada 164 orang penumpang kapal itu masih hilang. (ayp/gil)
"Masa sih negara Indonesia katanya negara bahari, negara maritim, mengalah dengan Danau Toba. Kalau dengan Danau Toba mengalah, kebanggaan maritimnya mana?," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7).
Fahri menyatakan pemerintah seharusnya berusaha maksimal mencari korban KM Sinar Bangun, seperti menyewa kapal selam berukuran kecil agar bisa melakukan pencarian di dalam Danau Toba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Katanya jago air, masa kita tidak bisa sewa kapal selam kecil buat masuk ke dalam itu (Danau Toba)," ujarnya.
Fahri juga menyinggung peran TNI Angkatan Laut dalam proses pencarian korban KM Sinar Bangun. Menurut dia pelibatan TNI AL terlampau singkat dalam proses pencarian.
"Angkatan Laut kita jagoan-jagoan di lautan, berhenti baru sebentar (di Danau Toba)," ujar Fahri.
Pemerintah Tidak Peduli
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai pemerintah tidak peduli terhadap kesedihan para keluarga korban KM Sinar Bangun. Padahal, menurut dia keluarga korban sangat membutuhkan tindakan serius pemerintah dalam menemukan anggota keluarganya yang hilang sampai saat ini.
Fahri memaklumi jika akhirnya aktivis sosial Ratna Sarumpaet menumpahkan kekesalannya lantaran pemerintah terlalu singkat melakukan pencarian.
"Jangan berhenti cepat dong, kasih tunjuk pada rakyat kita kerja terus. Berhenti ini yang saya kira menyedihkan," ujar Fahri.
Fahri membandingkan upaya pemerintah atas pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun dengan upaya pemerintah Malaysia dalam mencari pesawat korban MH370.
Ia melihat pemerintah Malaysia pantang menyerah untuk mencari pesawat maskapai nasional dan seluruh penumpangnya, meski sudah tiga tahun tidak membuahkan hasil.
"Ini 160 rakyat Indonesia hilang kita berhenti, coba bayangkan. Menurut saya ini keterlaluan, tidak ngerti sense of crisis," ujarnya.
Janji Benahi Transportasi
Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Komisaris Besar Tatan Dirsan berjanji membantu pemerintah daerah setempat menata dan mengatur transportasi penyeberangan di Danau Toba, pasca insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun.
"Kedepannya kita lakukan penataan mekanisme, dalam artian bersama instansi terkait untuk melakukan perbaikan dan penertiban mekanisme dalam penyebrangan kapal di Danau Toba," kata Tatan saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Menurut Tatan, permasalahan seputar pelayaran di Danau toba telah terjadi secara turun temurun, tanpa ada solusi maupun pembenahan dari Pemkab setempat. Tatan mengatakan polisi akan memastikan supaya setiap kapal yang melayani jasa penyeberangan di seluruh pelabuhan di sekitar Danau Toba harus memiliki daftar muatan (manifes) dan tak melebihi daya angkut.
"Yang enggak ada manifesnya sekarang harus ada manifesnya. Kalau kapal yang enggak boleh dari sekian orang harus ditertibkan, itu kan kaitan dengan keselamatan masing-masing kapal," ujarnya.
 Proses pencarian korban KM Sinar Bangun di Danau Toba. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) |
Dihubungi terpisah, Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan pihaknya bakal melimpahkan berkas perkara empat tersangka terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun ke Kejaksaan Tinggi Sumut pekan ini.
Kempat tersangka itu diantaranya nahkoda KM Sinar Bangun berinisial PSS, Kepala bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir berinisial RS, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo Samosir berinisial GFP, anggota Kapos Pelabuhan Simanindo berinisial KS, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir berinisial NS.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon juga menyatakan hal yang sama. Menurut Rapidin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendesak supaya perbaikan sistem transportasi dan pengelolaan manajemen kapal di kawasan Danau Toba segera diperbaiki.
"Semua nanti akan dibenahi, dari kelayakan kapal, baik manajemen, transportasi, dan akan dilakukan di bawah Kemenhub untuk teknisnya," kata dia.
KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba pada Senin 18 Juni lalu. Kapal tenggelam lantaran diduga muatannya melebihi daya angkut maksimal. Sampai saat ini tercatat ada 164 orang penumpang kapal itu masih hilang. (ayp/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK