Alumni Al Azhar Tak Urusan TGB Dukung Jokowi di Pilpres 2019
DZA | CNN Indonesia
Kamis, 05 Jul 2018 19:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia Muchlis Hanafi menyatakan dukungan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi terhadap Joko Widodo di Pilpres 2019 merupakan sikap pribadinya.
TGB adalah Ketua Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia. Namun dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu tak mewakili organisasi yang dipimpinnya.
"Jadi statement beliau, TGB adalah kapasitas pribadi, bukan ketua umum ikatan Alumni Al Azhar. Ini ijtihad politik beliau," kata Muchlis saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/7).
Muchlis mengatakan para anggota Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia punya sikap dan pilihan politik yang beragam. Dia juga mengakui ada beberapa anggota yang terjun ke partai politik. Akan tetapi, Muchlis menegaskan Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia bukan organisasi politik.
Organisasinya, kata dia, adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan keagamaan.
Alumi Al Azhar Mesir Cabang Indonesia juga tak akan memberikan sanksi apa pun atas pernyataan pribadi TGB mendukung Jokowi.
"Saya secara pribadi sangat memahami pilihan TGB tersebut," ujarnya.
Muchlis menambahkan TGB tidak berkomunikasi dengan organisasi saat menyampaikan dukungan kepada Jokowi.
"Jadi tidak ada komunikasi, tapi para alumni sudah membaca arah sikap politik TGB," kata Muchlis.
Meski demikian, dia meyakini rekan-rekan TGB di Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia mendukung sikap politik TGB mendukung Jokowi.
"Saya memantau bahwa semuanya menyerahkan semua kepada TGB, soal pilihan politik. Saya lihat hampir sebagai besar alumni Al Azhar mendukung pilihan atau melihat TGB sudah cukup matang sikap politiknya dalam dunia pemerintahan," tutur dia.
TGB pada Rabu (4/7) kemarin menyatakan mendukung Jokowi memimpin Indonesia untuk dua periode pemerintahan.
Menurut TGB keputusannya mendukung mantan Wali Kota Solo itu telah melalui pertimbangan yang cukup panjang.
Lebih lanjut, kader Partai Demokrat ini menegaskan dukungannya untuk Jokowi ini tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (wis/gil)
TGB adalah Ketua Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia. Namun dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu tak mewakili organisasi yang dipimpinnya.
"Jadi statement beliau, TGB adalah kapasitas pribadi, bukan ketua umum ikatan Alumni Al Azhar. Ini ijtihad politik beliau," kata Muchlis saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muchlis mengatakan para anggota Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia punya sikap dan pilihan politik yang beragam. Dia juga mengakui ada beberapa anggota yang terjun ke partai politik. Akan tetapi, Muchlis menegaskan Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia bukan organisasi politik.
Organisasinya, kata dia, adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan keagamaan.
Alumi Al Azhar Mesir Cabang Indonesia juga tak akan memberikan sanksi apa pun atas pernyataan pribadi TGB mendukung Jokowi.
"Saya secara pribadi sangat memahami pilihan TGB tersebut," ujarnya.
Muchlis menambahkan TGB tidak berkomunikasi dengan organisasi saat menyampaikan dukungan kepada Jokowi.
"Jadi tidak ada komunikasi, tapi para alumni sudah membaca arah sikap politik TGB," kata Muchlis.
Meski demikian, dia meyakini rekan-rekan TGB di Alumni Al Azhar Mesir Cabang Indonesia mendukung sikap politik TGB mendukung Jokowi.
"Saya memantau bahwa semuanya menyerahkan semua kepada TGB, soal pilihan politik. Saya lihat hampir sebagai besar alumni Al Azhar mendukung pilihan atau melihat TGB sudah cukup matang sikap politiknya dalam dunia pemerintahan," tutur dia.
TGB pada Rabu (4/7) kemarin menyatakan mendukung Jokowi memimpin Indonesia untuk dua periode pemerintahan.
Menurut TGB keputusannya mendukung mantan Wali Kota Solo itu telah melalui pertimbangan yang cukup panjang.
Lebih lanjut, kader Partai Demokrat ini menegaskan dukungannya untuk Jokowi ini tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK