KPAI Ingatkan Sekolah Cegah Perpeloncoan Selama MOS

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pihak sekolah untuk menghentikan kegiatan perpeloncoan dan rundung (bullying) atau kekerasan dalam masa orientasi sekolah pada tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah yang jatuh Senin (16/7).

"Mengimbau pihak sekolah untuk menjamin pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru berlangsung dengan aman, ramah dan nyaman bagi siswa baru," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti seperti dikutip dari Antara.

Retno berujar untuk mencegah perpeloncoan dan bullying pihak sekolah maupun kampus harus menciptakan suasana penuh kekeluargaan, kondusif dan zero kekerasan.

Lihat juga: KPAI Nilai Sistem Zonasi Sekolah Berpihak pada Anak Miskin

Dia juga mengatakan KPAI mendukung imbauan agar para orang tua siswa mengantar anak-anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah.

Peran orang tua itu, menurut dia sebagai wujud dukungan terhadap semangat anak-anaknya kembali bersekolah setelah libur panjang.

 "Kami pun mendorong sekolah menyiapkan diri menyambut para orang tua dan anaknya masuk sekolah kembali. Tidak sekedar menurunkan anaknya di sekolah dari kendaraan, tetapi juga mengantar masuk ke kelas sang anak," ujarnya.

Lihat juga: Polemik Sistem Zonasi dan 'Format Masa Depan' PPDB

Ia mengatakan hari pertama anak sekolah juga dapat dijadikan momentum bagi sekolah menyampaikan program-progran sekolah, sekaligus perkenalan orang tua siswa ke wali kelas anaknya dengan masuk ke ruang kelas tempat anak-anaknya akan menuntut ilmu di sekolah.

"Hal ini akan membawa dampak positif ke depannya terhadap keharmonisan hubungan orang tua dan pihak sekolah," ujarnya.

Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa KPAI tetap menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah, misalnya masih ada sejumlah siswa belum jelas nasibnya diterima atau tidak di sekolah negeri.

Persoalan lain, sejumlah SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah kekurangan siswa akibat terbongkarnya SKTM palsu yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Lihat juga: PPDB Kisruh, Menteri Muhadjir Evaluasi Permendikbud

Sampai Jumat sore (13/7), kata Retno, KPAI masih menerima pengaduan dari seorang ibu yang berdomisili di Tangerang Selatan, yang anaknya belum juga mendapatkan kepastian diterima atau tidak di sekolah negeri pilihannya. 

"KPAI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan pemerintah daerah melakukan pemenuhan hak atas pendidikan para siswa tersebut sebagaimana dijamin peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya. (wis)