KPAI Nilai Sistem Zonasi Sekolah Berpihak pada Anak Miskin

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Sabtu, 14/07/2018 09:05 WIB
KPAI Nilai Sistem Zonasi Sekolah Berpihak pada Anak Miskin Sejumlah orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada tahun ajaran baru. (ANTARA FOTO/Maulana Surya)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki keberpihakan pada kelompok miskin yang kerap memiliki keterbatasan.

"Sistem zonasi juga memiliki niat baik mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan, bukan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi," kata Retno.

Menurut Retno, sistem zonasi sebagai momentum pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan di sekolah.



Dengan demikian, anggaran pendidikan tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit karena kebijakan ini menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak.

Sementara itu, penerapan sistem zonasi yang belum sempurna mengakibatkan sejumlah anak justru tidak mendapatkan sekolah.

Ketentuan radius terdekat tempat tinggal dari sekolah, serta ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri.

Retno berpendapat ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri.


Hal itu terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor yang merupakan desa berpenduduk terpadat sekabupaten Bogor tapi tidak ada SMP dan SMA negeri di desa itu.

KPAI Nilai Sistem Zonasi Sekolah Berpihak pada Anak MiskinKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Alhasil, anak-anak di desa Bojongkulur harus mendaftar di sekolah desa tetangga yang kuotanya hanya 5 persen. Ketimpangan jumlah sekolah negeri juga terjadi di Bandung, Bali, dan Gresik.

Kemudian, ada pula kawasan yang padat penduduk tetapi hanya memiliki satu SMP negeri atau bahkan tidak punya SMP negeri.

Dengan sistem zonasi, mungkin kuotanya sudah penuh untuk siswa yang rumahnya radius 500 meter dari rumah atau bahkan kurang dari 500 meter.

"Misalkan kuota zonasi adalah 200 siswa, yang mendaftar 500, maka 300 orang tidak diterima hanya kalah oleh jarak. Siswa yang rumahnya radius 500 meter kalah oleh siswa yang radius 499 meter. Beda semeter bisa terpental," kata Retno.


Belum lagi soal penerimaan dengan jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang tidak menetapkan maksimal kuota.

Sehingga, orang tua calon peserta didik justru berlomba-lomba untuk berpura-pura miskin demi anaknya masuk sekolah negeri yang dianggapnya favorit.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui implementasi PPDB masih kacau di sejumlah daerah. Dia pun bakal mengevaluasi secara keseluruhan proses PPDB 2018. Permendikbud 14/2018 yang mengatur tentang PPDB pun ada kemungkinan direvisi tahun depan.

"Tergantung bagaimana hasil evaluasi nanti, tetapi kalau ada bagian yang jelas-jelas menimbulkan masalah, kemungkinan besar diubah," kata Muhadjir melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).

Sistem Zonasi PPDB adalah upaya pemerintah melalui Kemendikbud dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional. Namun dalam praktiknya, penerapan Peraturan Mendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB itu justru banyak menimbulkan kegaduhan.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Pasalnya, rayonisasi Iebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik.

Sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. (pmg/pmg)