Ditahan KPK, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap Bungkam

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, usai ditetapkan sebagai tersangka suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pangonal selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 23.45 WIB.

Pangonal yang telah mengenakan seragam tahanan berwarna oranye itu langsung bergegas keluar dari lobi gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7).

Ketua DPC PDIP Kabupaten Labuhanbatu itu tak merespons pertanyaan awak media. Ia memilih menutup rapat-rapat mulutnya sembari terus berjalan menerobos kawanan wartawan.

Pilihan Redaksi Tarik Uang, Bupati Labuhanbatu Dibekuk KPK di Bandara Soetta Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu Pengkritik Sukmawati Lawan Petugas KPK, Tersangka Suap Bupati Labuhanbatu Kabur KPK Duga Bupati Labuhanbatu Minta Jatah Rp3 Miliar

Pangonal tetap bergeming dengan pertanyaan awak media. Ia tak acuh sambil terus berjalan masuk ke dalam mobil tahanan lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Pangonal ditahan di Rumah Tahanan KPK, yang berada di belakang Gedung Merah-Putih. Menurut Febri, penahanan terhadap Pangonal dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

"PHH, Bupati Labuhanbatu ditahan 20 hari pertama," kata Febri lewat pesan singkat.

Pangonal ditetapkan sebagai tersangka suap bersama pemilik PT Binivian Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra dan Umar Ritonga. Pangonal diduga menerima Rp500 juta dari Effendy melalui Umar.

Pangonal dan Umar diduga sebagai penerima suap, sementara Effendy sebagai pemberi suap.

Pangonal dan Umar dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Effendy dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (res)