Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya mengerahkan 5 ribu personel untuk mengamankan unjuk rasa ribuan pekerja PT Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FAPPB).
Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan dan Taman Pandang Monas, Jakarta, Jumat (20/7).
"Massa sekitar 1000-an dan tadi sudah sempat ketemu Bu Menteri BUMN (Rini Soemarno)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (20/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah
longmarch dari Kementerian BUMN, massa memasuki kantor pusat PT Pertamina.
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan di antaranya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya.
"Kalau tak mampu bekerja, Bu Rini turun saja. Masih banyak orang mampu yang mau dengarkan permintaan rakyatnya," teriak sejumlah demonstran dalam aksi tersebut.
Tak hanya itu, dia pun mendorong pihak BUMN segera membentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong perusahaan pertamina menjadi
leader holding di Indonesia.
Para pekerja juga menolak akuisisi pertagas oleh PGN yang mereka anggap berkedok korporasi.
Demo ribuan pekerja PT Pertamina itu memicu kemacetan di sepanjang jalan Medan Merdeka dari mulai kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga ke dekat Gedung Antara.
Ribuan pekerja Pertamina ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
PT Pertamina telah menjamin operasional di sektor hulu dan hilir tak akan terkendala akibat aksi demo oleh FSPPB pada hari ini.
"Operasi, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito kepada CNNIndonesia.com.
Manajemen, lanjut Adiatma, menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan pekerja. Pekerja yang melakukan aksi telah meminta izin kepada perseroan melalui atasan yang berwenang.
"Jadi, sudah diatur siapa yang pergi dan siapa yang menjalankan operasi," ujarnya.
Catatan Redaksi: Alinea ke-enam mengalami revisi terkait kalimat: "Kalau tak ...permintaan rakyatnya." Klarifikasi Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Bagus Bramantio menyatakan hal itu bukanlah kalimat dari yang bersangkutan. Redaksi mengecek hal itu berdasarkan dari pernyataan demonstran dalam aksi. Dengan demikian, artikel sudah dikoreksi. (wis/asa)