Anies Sebut Skybridge Tanah Abang Siap Digunakan Oktober 2018

Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jul 2018 03:58 WIB
Anies Baswedan mengatakan jembatan penghubung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, siap digunakan pada Oktober 2018. Pembangunan akan dimulai Agustus 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut skybridge atau jembatan penghubung di Tanah Abang siap digunakan pada Oktober mendatang.

Nantinya, pengerjaan pembangunan tersebut akan mulai dilakukan pada awal Agustus.

"Diharapkan akan tuntas seluruh konstruksinya awal Oktober, jadi awal Oktober Insyaallah skybridge di Tanah Abang sudah bisa digunakan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan proses lelang untuk menentukan pemegang proyek pembangunan skybridge telah selesai dilakukan. Proses lelang proyek tersebut dilakukan langsung oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Rasanya sudah (selesai lelang) tapi saya enggak punya namanya, baru selesai lelang," ucap Anies.
Pembangunan skybridge Tanah Abang tersebut termasuk dalam konsep penataan kawasan Tanah Abang tahap II yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Nantinya, skybridge akan menghubungkan Stasiun Tanah Abang sampai Blok G Tanah Abang dengan panjang 350 meter.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut nilai investasi pembangunan skybridge berkisar Rp25 miliar-Rp30 miliar.

Selain SkyBridge, Anies juga menyebut Pemprov DKI akan meningkatkan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) guna mengatasi air limbah di sungai-sungai Jakarta.

Sebab menurut Anies, saat ini pembangunan IPAL hanya 10 unit saja tiap tahunnya.

"Ini sudah harus ditingkatkan, tidak mungkin kita hanya membangun 10 per tahun dan kapasitasnya cuman 150 KK (Kepala Keluarga)," kata Anies.
Selain itu, Anies juga berencana untuk membangun IPAL Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat) yang berkapasitas 50-100 KK di 44 lokasi.

Ia menambahkan Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dua lokasi, yakni Cimanggis dan Perum Semper Barat.

"Kapasitasnya itu 500-750 Kepala Keluarga," ujar Anies.

Selain dari sisi infrastruktur dengan penambah jumlah IPAL, Anies menyampaikan juga akan menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengendalian pencemaran air limbah domestik.

"Itu nanti menjadi dasar untuk kita melakukan penataan di tingkat rumah tangga, kalau tidak ada dasar itunya nanti akan repot," tutur Anies.

Anies menyebut pencemaran air limbah di sungai-sungai Jakarta memang sudah terjadi sejak lama. Namun menurutnya, kebijakan yang akan ia terapkan untuk mengatasi hal tersebut belumlah terlambat.

"It's better late than never, kenyataannya sudah terjadi itu, sekarang tinggal pilihannya mau dikerjakan atau tidak dikerjakan," kata Anies.

Sisa Anggaran

Anies mengatakan proyek pembangunan rumah susun menjadi penyebab tingginya sisa anggaran tahun 2017 dari Dinas Perumahan DKI.

Menurut Anies, ada sejumlah proyek rumah susun yang pengerjaannya melewati tahun anggaran.

"Penyebabnya adalah karena ada proyek pembangunan rumah susun yang melewati tahun anggaran," ujar Anies.

Akibatnya, kata Anies, proyek pembangunan rumah susun itupun melewati masa kontrak. Sehingga pembayaran kontrak pun baru bisa dibayarkan tahun depan.

an
"Nanti baru dibayarkan tahun 2018, jadi program ini akan diteruskan di 2018," ujarnya.

Proyek infrastruktur di DKI Jakarta yang mangkrak menjadi penyumbang terbesar dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (Silpa) APBD 2017 senilai Rp13,1 triliun.

Berdasarkan dokumen yang CNNIndonesia.com terima, selama tahun anggaran 2017 proyek infrastruktur menyisakan sekitar Rp5 triliun atau 38,1 persen dari total Silpa.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI jadi dinas yang paling banyak menyisakan anggaran, yakni sebesar Rp1,7 triliun.

Lalu ada Dinas Tata Air yang menyisakan Rp700 miliar dan Dinas Bina Marga menyisakan Rp600 miliar.

Kemudian ada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) yang menyisakan Rp363 miliar, Dinas Kehutanan menyisakan Rp122 miliar dari Rp993 miliar, serta Dinas Lingkungan Hidup menyisakan Rp103 miliar.
(ugo)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER