"Ulama tidak boleh menolak ketika umat meminta dirinya untuk menjadi pemimpin. Ulama itu memang riskan, tidak biasa, meminta jabatan..., tetapi ketika jabatan itu diamanatkan oleh umat, maka dia tidak boleh menolak," ujar Kapitra dalam konferensi pers yang digelarnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (29/7).
Kapitra menyatakan suara yang meminta pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu memimpin negara sangat besar, terutama yang datang dari alumni aksi bela Islam di Jakarta. Lebih lanjut, Kapitra mengklaim peserta yang mengikuti Ijtima Ulama di Jakarta tak sepenuhnya sepakat pada rekomendasi mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapitra Ampera. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Atas dasar itu, Kapitra menganggap rekomendasi yang disebut telah mendapat persetujuan dari Rizieq Shihab itu tak benar. Ia mengatakan imam besar FPI itu hanya diberi laporan, dan tidak menyarankan secara langsung untuk mendukung siapa yang direkomendasikan.
"Mereka itu memutuskan lalu lapor ke HRS (Habib Rizieq Shihab), setahu saya gitu... Saya tahu yang mimpin Zaitul Asmin rapat plenonya," lanjutnya.
"Ya nggak bisa dong itu penghinaan terhadap ulama. HRS presidennya kenapa? Ya sudahlah kita kan sudah dipimpin oleh tujuh presiden itu kan nasionalis semua, sesekali dong umat Islam sebagai mayoritas warga negara ini memimpin," jelasnya.
Sebagai protes atas rekomendasi Itjima, Kapitra akan melakukan konsolidasi dengan pihak yang satu suara dengannya demi menggelar aksi untuk membatalkan rekomendasi Itjima. Mengenai kapan aksi itu digelar, Kapitra menjawab, "Saya konsolidasi dulu 1-2 hari ini. Tadi sebenarnya udah mau kesini segera besok konsolidasi." (kid)
Kapitra Ampera. (CNN Indonesia/Hesti Rika)