Polisi Jawab Surat Terbuka Aktivis ICW soal Dugaan Pungli SIM

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia | Kamis, 02/08/2018 13:26 WIB
Polisi Jawab Surat Terbuka Aktivis ICW soal Dugaan Pungli SIM Ilustrasi permohonan SIM. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya mengklaim proses pelayanan SIM keliling yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah sesuai prosedur. Pelayanan SIM keliling tersebut juga termasuk yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan.

Namun, untuk bukti pembayaran itu harus diserahkan petugas kepada pemohon SIM tanpa diminta.

"Kuitansi ada, baik kuitansi PNBP (pendapatan negara bukan pajak) SIM, asuransi dan tes kesehatan jasmani, prosedurnya diserahkan ke pemohon SIM. Tentunya tidak jadi satu kuitansi," tegas Kasi SIM Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/8).


Hal tersebut diungkap Fahri saat dimintakan tanggapan perihal surat terbuka pegiat antikorupsi Emerson Yuntho kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal pelayanan polisi. Emerson menuliskan itu berdasarkan pengalamannya ketika menemani istrinya memperpanjang SIM di Pelayanan SIM Keliling, Kalibata, Jakarta, pada Rabu (1/8).


Saat dihubungi hari ini, Fahri menegaskan kembali tarif perpanjangan SIM telah tertera di banner masing-masing unit pelayanan SIM keliling. Harga yang ditentukan tersebut juga telah sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pakjak (PNBP) SIM yang telah diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2016.

Dalam aturan tersebut dituliskan perpanjangan SIM A sebesar Rp80.000, perpanjangan SIM C sebesar Rp75.000.

"Namun pemohon sebelum melakukan registerasi perpanjangan SIM harus melengkapi persyaratan yaitu melampirkan fotocopy SIM lama ,KTP dan surat keterangan dokter," ujarnya.

Untuk surat keterangan dokter atau tes kesehatan jasmani, Fahri mengatakan memang dikenakan biaya. Namun, biaya tersebut tidak ditentukan polisi karena menyangkut pada jasa dokter. Sementara itu untuk asuransi dan laminasi juga hanya bersifat penawaran. Fahri mengatakan pemohon SIM berhak untuk menolak.

"Tidak ada keharusan SIM di-laminating jadi itu pilihan saja, kembali ke pemohon SIM-nya," tuturnya.

Sebelumnya, dalam surat terbuka kepada Kapolri, Emerson menulis telah melihat ketidakprofesionalan anggota polisi sejak awal mengantar istrinya untuk memperpanjang SIM.

Keganjilan itu adalah tak ada petunjuk jelas bagi pengguna layanan. Lalu, kartu antrean yang didapat hanya berupa sobekan kertas. Ketiga, tak ada kuitansi bukti pembayaran perpanjangan SIM.

Ketika itu, ia juga mengaku harus merogoh kocek hingga Rp145.000 untuk perpanjangan SIM C, dan Rp155.000 untuk perpanjangan SIM A.

(kid)