Sekjen PDIP Anggap Dinamika PBNU soal Pilpres Biasa Terjadi
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Kamis, 09 Agu 2018 07:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan langkah PBNU tidak akan mendukung Joko Widodo jika cawapres bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan bagian dinamika politik.
Menurutnya, pernyataan PBNU merupakan hal yang wajar, terlebih sisa pendaftaran capres dan cawapres hanya tersisa dua hari.
"Seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan paslon capres dan wapres. Dan itu biasa terjadi," ujar Hasto di Kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu (8/8).
Hasto mengklaim hubungan PDIP dengan PBNU terjalin dengan dengan baik. Bahkan, ia berkata hubungan personal Megawati dengan dua tokoh NU, yakni Ketua MUI Maruf Amin dan Ketum PBNU Said Aqil Siradj juga terjalin dengan baik.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP enggan berkomentar soal tokoh yang diusulkan oleh PBNU untuk menjadi cawapres bagi Jokowi, termasuk soal bantahan Mahfud MD sebegai kader NU.
Pihaknya, kata dia, hanya mendengar semua aspiras untuk kemudian dibahas bersama dengan seluruh pihak terkait.
"Kami terhadap dari mana yang berasal dari PBNU, mana yang tidak, mana yang di endorse, kami tidak campur tangan. Tugas kami mendengarkan aspirasi tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Hasto mengatakan PDIP tetap membuka diri dengan PBNU dalam pembahasan cawapres guna meredam dinamika yang terjadi.
"Tugas kami melayani, membantu, berkoordinasi dengan baik," ujar Hasto.
Lebih dari itu, ia mengatakan pertemuan khusus antara PDIP dengan Maruf dan Said tidak perlu. Sebab, ia menyebut kedua tokoh NU tersebut bagian dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
"Sehingga sebenarnya tidak ada persoalan dalam konteks komunikasi politik. Tapi ini kan dinamika yang biasa terjadi menjelang penetapan. Yang penting kami mendengarkan dan memperhatikan hal tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan warga Nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.
"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).
(dal/gil)
Menurutnya, pernyataan PBNU merupakan hal yang wajar, terlebih sisa pendaftaran capres dan cawapres hanya tersisa dua hari.
"Seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan paslon capres dan wapres. Dan itu biasa terjadi," ujar Hasto di Kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu (8/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP enggan berkomentar soal tokoh yang diusulkan oleh PBNU untuk menjadi cawapres bagi Jokowi, termasuk soal bantahan Mahfud MD sebegai kader NU.
"Kami terhadap dari mana yang berasal dari PBNU, mana yang tidak, mana yang di endorse, kami tidak campur tangan. Tugas kami mendengarkan aspirasi tersebut," ujarnya.
Lihat juga:Said Aqil: Mahfud MD Bukan Kader NU |
Meski demikian, Hasto mengatakan PDIP tetap membuka diri dengan PBNU dalam pembahasan cawapres guna meredam dinamika yang terjadi.
"Tugas kami melayani, membantu, berkoordinasi dengan baik," ujar Hasto.
Lebih dari itu, ia mengatakan pertemuan khusus antara PDIP dengan Maruf dan Said tidak perlu. Sebab, ia menyebut kedua tokoh NU tersebut bagian dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
"Sehingga sebenarnya tidak ada persoalan dalam konteks komunikasi politik. Tapi ini kan dinamika yang biasa terjadi menjelang penetapan. Yang penting kami mendengarkan dan memperhatikan hal tersebut," ujarnya.
Lihat juga:Soal Cawapres Jokowi, Ma'ruf Amin Ikut PBNU |
Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan warga Nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU.
"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK