ANALISIS

Cawapres Jokowi, Mahfud MD dan Manuver PKB di Tikungan Akhir

Feri Agus, CNN Indonesia | Minggu, 12/08/2018 06:51 WIB
Cawapres Jokowi, Mahfud MD dan Manuver PKB di Tikungan Akhir Mantan Ketua MK Mahfud MD. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Mengenakan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam, Mahfud MD duduk dengan kaki kanan menyilang di atas kaki kirinya pada sebuah ruangan di kantornya, Jakarta, Kamis (9/8). Rambutnya masih klimis disisir menyamping ke arah kanan.

Mata Mahfud tertuju ke arah televisi yang menyiarkan langsung konferensi pers Presiden Joko Widodo, bersama elite partai politik pendukung, saat mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendampingnya.

Melalui layar kaca itu, Mahfud mengetahui bila Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Am Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Kiai Ma'ruf Amin, sebagai pendampingnya.


Mendengar nama Ma'ruf yang keluar dari mulut Jokowi, seketika Mahfud bertepuk tangan sembari menyatakan, "Ini yang terbaik bagi bangsa ini," demikian tulis Mohamad Guntur Romli dalam akun twitter pribadinya, @GunRomli.



Beberapa jam sebelumnya, memang nama Mahfud yang mencuat bakal menjadi cawapres mendampingi Jokowi. Ia bahkan telah menunggu di sebuah restoran yang berada tak jauh dari lokasi Jokowi dan para elite parpol berkumpul, di Menteng, Jakarta Pusat.

Ia hampir satu jam menunggu di restoran tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dibilang hampir pasti bakal mendampingi Jokowi. Pasalnya, ia telah menyiapkan sejumlah berkas pencalonan.

Mahfud telah mengajukan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Ia pun turut menyerahkan riwayat hidup kepada Jokowi, serta membuat SKCK dan surat keterangan sehat.

Bahkan, anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi pancasila (BPIP) ini sudah diminta untuk mengukur seragam yang bakal dikenakannya saat proses pendaftaran capres dan cawapres di KPU, Jumat (10/8).

Tak ketinggalan, Mahfud ternyata telah mendapatkan susunan acara pengumuman cawapres dan pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU.

Namun, takdir berbicara lain. Mengetahui namanya tak jadi dipilih, Mahfud beranjak meninggalkan restoran tempat ia menunggu. Ia memilih memantau deklarasi di kantornya yang memang tak begitu jauh dari sana.

Setelah mendengarkan pengumuman lewat layar kaca di kantornya, Mahfud ternyata bertemu dengan Jokowi. Mereka terlibat pembicaraan empat mata mengenai perubahan nama yang menjadi cawapres mantan Wali Kota Solo itu.

"Saya sampaikan ke Pak Jokowi, saya tidak kecewa, tetapi memang kaget," ujar Mahfud kepada wartawan di kantornya.

Tudingan Yenni Wahid

Perubahan nama bakal calon wakil presiden itu diduga karena manuver elite parpol tertentu di tikungan terakhir. Dalam hal ini PKB.

Apalagi, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid sudah melihat gelagat 'tidak baik' oleh PKB sehari sebelum pengumuman cawapres. Yenny menuding PKB di balik sikap PBNU yang ngotot agar wakil Jokowi dari kalangan NU, namun bukan Mahfud.

Menurut Yenny, yang juga menjabat Direktur Wahid Institute itu menegaskan bahwa jutaan warga nahdliyin tak bisa diwakili oleh orang-orang partai yang aktif juga di PBNU.

"NU itu kan jutaan orangnya, tidak bisa diwakili oleh orang-orang partai yang ada di PBNU. PBNU macam-macam. Ini bukan PBNU. Ini adalah orang-orang PKB yang kebetulan menjadi pengurus PBNU," kata Yenny.

Yenny menyoroti manuver Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang terus mendesak agar Jokowi memilih sosok dari kalangan NU. Cak Imin dinilai 'bermain' lewat PBNU untuk mempengaruhi pilihan Jokowi, tapi bukan Mahfud.

Hal ini karena sehari sebelum pengumuman, Cak Imin memang melakukan pertemuan dengan Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dan sejumlah kiai di Kantor PBNU.

Usai pertemuan, nada-nada agar Jokowi tak memilih Mahfud pun keluar. Termasuk suara-suara yang menyebut bahwa Mahfud bukan bagian dari NU.
Cawapres Jokowi, Mahfud MD dan Manuver PKB di Tikungan AkhirJokowi dan Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Misalnya Ketua PBNU Robikin Emhas yang menyatakan warga nahdliyin tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi, bila calon wakil presiden yang dipilih bukan berasal dari kalangan NU.

"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Robikin.

Kemudian Said Aqil yang berkomentar soal Mahfud secara lugas. Ia bahkan terang-terangan menyebut Mahfud bukan kader NU. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU.

"Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU," ujar Said.

Kepentingan Politik

Hilangnya nama Mahfud pada detik terakhir menjelang pengumuman oleh Jokowi diduga tak terlepas dari tindak-tanduk Cak Imin yang bergerak lewat para pengurus PBNU jelang deklarasi oleh Jokowi.

Selain Cak Imin, Ketua PPP M Romahurmuzy atau Romi juga ditengarai 'bermain' lewat PBNU lantaran ada sejumlah kadernya yang aktif di organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

"Ya yang paling berpengaruh dalam konteks ini (penunjukan Ma'ruf Amin) jelas teman-teman yang berada pada level politik praktis tapi menggunakan background NU, ini bisa PKB dan PPP," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Jumat (10/8).

Ahmad mengajak semua pihak melihat lebih dalam lagi persoalan berubahnya nama cawapres pendamping Jokowi dari Mahfud menjadi Ma'ruf. Bahwa perubahan ini bukan sekadar Mahfud yang kurang NU atau tak pernah menjabat pada struktural PBNU.

Menurut Ahmad, ada kepentingan politik Cak Imin dalam perubahan pada tikungan terakhir tersebut. Ia menduga muncul kekhawatiran tertentu dalam hitung-hitungan politik terutama di PKB, yang kini dimotori Cak Imin.

"Karena Pak Mahfud itu dianggap sebagai potensi bagi celah masuknya, entah keluarga Gus Dur untuk masuk di dalam kekuatan PKB," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding membantah soal ini. Menurut dia, tak ada perubahan nama cawapres dari Jokowi. Yang terjadi justru hanya dinamika politik yang tidak diketahui oleh pihak luar.

"Jadi semua orang nggak tahu kan apa masalahnya sehingga ada persepsi seperti itu di masyarakat. Kalau menurut saya tidak ada perubahan, hanya dinamika politik. Toh dari awal presiden punya 10 nama Jadi naik turun Pak Mahfud, Pak Ma`ruf itu biasa," ujar Karding kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (11/8).

Karding juga membantah Cak Imin menolak Mahfud untuk menjadi cawapres Jokowi. Dia mengaku Cak Imin dan Mahfud siang hari sebelum pengumuman cawapres sudah bertemu. Keduanya diklaim Karding saling mendukung sebagai kandidat cawapres.

"Bahwa ada persepsi Mahfud menguat ya mungkin saja. Pak Imin tidak pernah melakukan penolakan. Siang hari Pak Muhaimin ketemu dengan pak Mahfud dan mereka kesepakatannya saling mendukung sesama cawapres. Yang jelas menolak waktu itu PBNU," ujar dia.
Cawapres Jokowi, Mahfud MD dan Manuver PKB di Tikungan AkhirJokowi bersama para ketum parpol koalisi saat pendaftaran di KPU. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Mahfud dan Kedekatannya dengan Gus Dur

Bila melihat ke belakang, Mahfud memang memiliki kedekatan dengan Gus Dur, salah satu inisiator pendirian PKB. Medio 2000-2001, mahfud pernah diangkat menjadi Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Gus Dur semasa jadi Presiden.

Mahfud salah satu yang setia menemani Gus Dur saat posisinya sebagai presiden berada di unjung tanduk.

Pria kelahiran Sampang, Madura itu juga diminta masuk PKB oleh Gus Dur. Saat Gus Dur menjadi Ketua Umum Dewan Syuro PKB, Mahfud dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum partai. Mahfud pun melenggang ke DPR dengan membawa bendera PKB yang kelahirannya dibidani kalangan NU.

Ahmad melanjutkan bila benar-benar Mahfud yang dipinang Jokowi dan terpilih sebagai wakil presiden, hal tersebut dapat membuat Yenny berpotensi melakukan konsolidasi ulang di PKB. Posisi ini, kata Ahmad yang nantinya dapat mengubah stabilitas politik di internal partai yang turut dibidani Gus Dur.

"Oleh karena itu kita bisa memahami kenapa Cak Imin, misal benar-benar 'kekeh' untuk lebih menyodorkan Kiai Ma'ruf daripada Pak Mahfud MD," ujarnya.

Ahmad mengatakan banyak pihak yang menyayangkan PBNU secara terbuka terlibat politik praktis dalam hajatan Pilpres 2019 ini. Menurut Ahmad, seharusnya PBNU bisa menjaga 'Khittah NU 1984', yang menyebut secara organisatoris tak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Semangat ini juga penguatan dari 'Khitttah NU 1926' yang berisi pedoman perjuangan NU adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

Penyusupan Kader PKB

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan menambahkan Cak Imin sejak menjadi Ketua Umum PKB pada 2005, yang tahu persis bahwa NU memiliki basis massa, telah jauh-jauh hari memikirkan bagaimana untuk bisa mempengaruhi PBNU secara struktural.

"Paling tidak memasukkan orang-orang di dalamnya, di posisi strategis sehingga diharapkan punya dampak elektroral dalam di berbagai kontestasi," kata Bakir kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Bakir, salah satu upaya Cak Imin yang berhasil adalah menempatkan Helmy Faishal Zaini, yang sempat menjabat Ketua Fraksi PKB, menduduki posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Bakir menilai keberadaan Helmy ini merupakan keberhasilan Cak Imin melakukan lobi-lobi.

"PKB berhasil itu paling tidak Sekjen PBNU orang PKB, walaupun ada pengurus lainnya dari partai lain. Tapi kan posisi sekjen saya kira sangat strategis," tuturnya.

Lebih lanjut, Bakir mengakui bila PKB adalah organisasi struktural yang sangat dekat dengan PBNU. Bahkan, kata Bakir, pada Muhktamar PBNU yang terakhir, PKB menjadi bagian sukses melanggengkan Said Aqil terpilih kembali menjadi ketua umum.

"Bahkan pada mukhtamar yang kemarin dianggap menjadi bagian penting untuk menggolkan Said Aqil, menunjukkan kedekatan yang luar biasa," kata Bakir. (osc/asa)