Jokowi, Pancasila dan Politik Identitas di Pilpres 2019

CTR & FHR, CNN Indonesia | Selasa, 21/08/2018 14:27 WIB
Jokowi, Pancasila dan Politik Identitas di Pilpres  2019 Jokowi ingin membumikan Pancasila hingga ke kampus. Namun, dia menggandeng Ma'ruf Amin jelang Pilpres 2019 yang sempat dibela habis-habisan oleh kelompok Islam. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Babak Reformasi telah melewati lembaran sejarah yang menghadirkan fenomena gerakan Islam kembali memengaruhi konstelasi politik Indonesia.

Aksi 212 pada 2 Desember 2016 jadi gambaran bagaimana kelompok Islam menunjukkan soliditas dalam menyuarakan kepentingan politik lewat mobilisasi massa.

Ratusan ribu peserta aksi, adapula yang menyebut jutaan, turun ke jalan menolak kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Jakarta.


Presiden Joko Widodo secara mengejutkan merespons aksi akbar itu dengan berjalan kaki keluar Istana. Dia mendadak ikut salat Jumat bersama lautan massa yang 'memutihkan' kawasan Monas di bawah guyuran gerimis.


"Terima kasih kepada para seluruh jemaah yang hadir dengan tertib, sehingga semua bisa berjalan dengan baik," kata Jokowi selesai salat.

"Selamat kembali ke tempat asal masing-masing," ujarnya menyudahi kehadiran sebelum kembali berjalan masuk Istana.

Pekik takbir seketika menggelegar bersahutan di jantung ibu kota, menenggelamkan bisikan desas-desus upaya terselebung penggulingan Jokowi bertunggang aksi.

Setelah Ahok divonis penjara karena kasus penodaan agama Mei 2017, Jokowi mengambil kebijakan untuk meredam apa yang disebut pemerintah sebagai gerakan radikal.

Tim belakang layar Jokowi bergegas membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), 7 Juni 2017. Unit kerja di bawah binaan Megawati Soekarnoputri itu menunjuk Yudi Latif sebagai kepala pelaksana.

Sebulan kemudian Jokowi meneken Perppu Ormas yang mengatur kewenangan pemerintah membubarkan organisasi bertentangan dengan Pancasila, 10 Juli 2017.


Dalam hitungan hari sejak itu, status izin badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut pemerintah karena dianggap memperjuangkan konsep khilafah.

"Ini mirip dengan situasi pada 1959," kata Yusril Ihza Mahendra, merujuk tahun pembubaran partai besar berasas Islam era Sukarno, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi.
Gelombang protes anti-Ahok. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)



Unit Pancasila Menyusur Kampus

Pemerintahan Jokowi tidak hit and run, membubarkan HTI lalu berdiam menunggu dampaknya. Di sinilah UKP-PIP berperan. Unit kerja itu belakangan diangkat jadi setingkat kementerian. Sehingga mengubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut dikerahkan menyebar intelijen ke kampus-kampus. Cara ini mengingatkan kembali pada intervensi rezim Soeharto lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus tahun 1978.

Genap setahun sejak pembentukan UKP-PIP, Yudi Latif memilih mundur dari BPIP karena alasan 'segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain'. Yudi merasa punya hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian.

Hariyono, pengganti Yudi di BPIP, menganggap memori generasi muda tentang Pancasila cenderung kosong karena tak ada lagi upaya yang mendorong pemahaman Pancasila bagi generasi setelah 1998.

Menurutnya pergolakan Orde Baru membuat sebagian masyarakat anti dengan Pancasila karena telah dijadikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan.

"Pasca-reformasi itu orang jadi anti-Orde Baru sekaligus anti-Pancasila," kata Hariyono kepada CNNIndonesia.com.


Pendiri PKS sekaligus pemimpin DPR Fahri Hamzah menganggap ada yang keliru dalam pendekatan pemerintahan Jokowi terhadap kelompok Islam.

Fahri menganggap isu benturan ideologi Pancasila dengan kelompok Islam yang dianggap radikal adalah bentuk kegagalan komunikasi sejak awal kompromi tentang konsep kebangsaan.

Tujuan hukum Islam dalam Maqashid Asy-Syariah, kata Fahri, pada dasarnya punya tujuan sama dengan Pancasila. Namun yang terjadi kemudian adalah Pancasila dianggap sebagai musuh Islam.

Perdebatan soal tujuh kata yang hilang dari sila pertama Piagam Jakarta 1945 meredup seiring penerapan Pancasila sebagai asas tunggal kebangsaan di era pemerintahan Soeharto.

Kontrol dan represi politik dengan mengatasnamakan Pancasila tersebut telah memupuk kebencian kelompok yang dibungkam selama rezim Orde Baru.

"Semua ini saya anggap misunderstanding Jokowi terhadap Islam. Sekali lagi kesalahan membaca timeline sejarah membuat terprovokasi," kata Fahri.

Rizieq Shihab dalam Aksi 212 pada Desember 2016.Rizieq Shihab dalam Aksi 212. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Geliat Dakwah Islam

HTI adalah embrio yang lahir semasa gerakan dakwah Islam bergeliat di bawah tekanan rezim militer Soeharto. Gerakan dakwah jadi jalur alternatif perjuangan politik yang juga ditempuh tokoh-tokoh pembesar Masyumi, termasuk M. Natsir, selama represi politik Orde Baru.

Perintis HTI Ismail Yusanto mengatakan organisasinya terbentuk pada fase ketiga gerakan dakwah dekade 1980-an. Fase pertama adalah gerakan dakwah yang digencarkan organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, GMNI dan seterusnya.

Fase kedua digerakkan oleh dakwah pengkajian seperti Pengkajian Risalah Tauhid dan Forum Studi Islam. Kemudian setelah itu ada fase ketiga yang diwarnai masuknya khazanah dakwah berbagai belahan dunia seperti Jamaah Tabligh, Salafi, Ikhwanul Muslimin, termasuk Hizbut Tahrir.

HTI secara prinsipil mengadopsi pemikiran Hizbut Tahrir yang mengupayakan kesatuan tunggal bagi umat Islam di dunia tanpa batas geografis, kebudayaan, dan/atau politik kebangsaan.

Ini berbeda dengan konsep perjuangan Negara Islam Indonesia (NII) yang dimotori Kartosuwiryo pada 1949. NII dalam hal ini menghendaki pembentukan negara Islam di Indonesia.

"Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, kemiskinan makin jauh, 20 perusahan menguasai lebih dari 20 juta hektare, 15 juta petani tanpa lahan satu meter pun. Lalu kekayaan satu persen orang setara lebih dari 50 persen kekayaan orang Indonesia. Apakah ini yang kita mau?" kata Ismail.

Ruang HTI untuk menyebarkan pemahamannya semakin terbuka seiring kejatuhan Soeharto. Pada 2004, misalnya, HTI bisa leluasa menyebarkan konsep pemikiran pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin an-Nabhani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press.

Era reformasi telah mengantar pelajar dan aktivis didikan HTI menempati jabatan dan peranan di tingkat birokrasi pusat, pemerintahan daerah, serta lingkungan akademisi.


Geliat pergerakan Islam masa reformasi ibarat euforia yang membuncah setelah bertahun-tahun dibungkam rezim Orde Baru. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menggambarkan represi politik era Soeharto "saat itu kelam, otoriter, ekonomi tidak bisa bangkit, dan serba tertekan".

"Respons umat Islam yang terakumulasi memunculkan kebangkitan kembali pada masa reformasi," kata Din kepada CNNIndonesia.com.

Pemilu 1999 dimeriahkan 48 partai yang mencakup semua spektrum arah politik, minus komunisme. Reformasi telah membuka sekat kelompok yang sebelumnya 'ditertibkan' Soeharto lewat representasi partai nasionalis-sekuler (PDI) dan nasionalis-Islam (PPP).
Aksi menolak Perppu Ormas (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Stabilitas di Masa SBY

Partai Islam pasca Pemilu 2004 dihadapkan pada dinamika politik yang lebih moderat. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ahli strategi militer terbilang piawai menjaga stabilitas politik selama 10 tahun masa pemerintahan, menyisakan Megawati dan PDI Perjuangan sebagai oposisi utama.

HTI tak punya corong politik sebagaimana pelopor perjuangan kelompok Islam nasionalis menyuarakan pandangan politiknya lewat Partai Masyumi era Sukarno.

Namun pada saat bersamaan, seiring berjalannya pemerintahan SBY, gerakan Islam di akar rumput mendulang gelombang dukungan yang semakin meluas.

LSI Denny JA terbaru mencatat telah terjadi penurunan masyarakat pro-Pancasila hingga 10 persen selama 13 tahun terhitung sejak 2005. Di sisi lain terjadi peningkatan sebesar 9 persen dukungan di kalangan pro NKRI bersyariah.

Secara bertahap, LSI mencatat peningkatan kalangan NKRI bersyariah mencapai 4,6 persen pada 2005, meningkat jadi 7,3 persen pada 2010, 9,8 persen pada 2015, dan menembus 13,2 persen pada 2018.

Hasil survei tersebut mengungkap alasan menurunnya kalangan pro-Pancasila karena dilatari terutama oleh kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi di masyarakat.

Fenomena itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi Jokowi.

Terlepas dari perlakuan Jokowi terhadap kelompok Islam di Indonesia, dukungan politik untuk petahana saat ini terbilang solid. Enam partai besar yang menguasai hampir 65 persen suara nasional sepakat merapatkan barisan dalam koalisi Pilpres 2019.


Berdasar konsolidasi panjang dengan koalisi, Jokowi kemudian memilih Ketua MUI Ma'ruf Amin, tokoh ulama moderat dari kalangan NU yang diandalkan bisa merangkul suara umat. Langkah itu diambil Jokowi untuk membangun narasi petahana pro-Islam.

Namun dalam arti lain, kata peneliti CSIS Arya Fernandez, pilihan terhadap Ma'ruf Amin 'menunjukkan kekhawatiran Jokowi berbasis identitas'. (asa/asa)