LIPUTAN KHUSUS

Kenangan Abdullah Hehamahua dan Perintah Tembak LB Moerdani

Aryo Putranto & CTR, CNN Indonesia | Selasa, 21/08/2018 11:24 WIB
Kenangan Abdullah Hehamahua dan Perintah Tembak LB Moerdani Abdullah Hehamahua. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tragedi dugaan pembantaian Tanjung Priok 1984 telah memaksa Abdullah Hehamahua hidup dalam pengasingan di Malaysia. Ketegangan politik antara rezim militer Soeharto dengan gerakan Islam saat itu sudah di luar kendali.

"Waktu itu saya diberi tahu sudah ada perintah tembak di tempat untuk saya oleh Panglima ABRI (alm.) L.B. Moerdani. Maka saya memutuskan pergi ke Malaysia dan baru kembali setelah reformasi," ujar Abdullah kepada CNNIndonesia.com akhir Juli lalu.

Dugaan pembantaian kelompok Islam oleh militer pada 12 September 1984 di Tanjung Priok merupakan puncak perseteruan antara militer dengan kelompok yang dianggap 'membangkang' dan mengancam asas tunggal Pancasila.


Kelompok militer asuhan mendiang Leonardus Benyamin 'Benny' Moerdani mencatat korban tewas dari kelompok Islam mencapai 18 orang. Sementara kalangan Islamis mengklaim ada lebih dari 400 orang rekan tewas dibinasakan tentara.

Ratusan orang saat itu diberondong rentetan peluru tajam dan diterjang kendaraan berat yang, berdasar pembelaan Abdul Qadir Djaelani di persidangan, melindas massa yang bertiarap di jalanan. Jerit kesakitan digambarkan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang remuk.

Pengadilan belakangan memvonis Abdul Qadir Djaelani 18 tahun penjara pada akhir 1985 (Tempo, Volume 23, 1993:14). Djaelani didakwa telah melakukan tindakan subversi melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Dia bersama sejumlah tokoh cendikiawan kala itu dicap sebagai aktor intelektual bentrokan Tanjung Priok 1984.

Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan.


Abdullah Hehamahua ikut jadi buruan militer karena dikenal sebagai aktivis lantang menyuarakan kritik. Semasa menjabat ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 1979-1981, Abdullah menentang keras Normaslisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Dia pun tak bersepakat dengan konsep asas tunggal Pancasila versi Orde Baru.

'Normalisasi Kampus' merupakan propaganda intelijen untuk membendung gerakan dakwah kelompok Islam di masyarakat, terutama kampus. Gerakan dakwah di kampus rezim Soeharto menjadi tempat berkumpul aktivis Islam yang terbelenggu represi politik Soeharto.

Rezim Soeharto telah menciptakan aturan yang memaksa partai politik melebur dalam keterwakilan 3 peserta Pemilu. Pemerintah bersama DPR saat itu menyepakati pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Partai bercorak Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) melebur jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara partai nasionalis-sekuler di luar Islam (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba) melebur jadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Selain dua partai itu, Soeharto melegitimasi satu kelompok politik yang tidak dianggap sebagai partai, tetapi ikut pemilu, yaitu Golongan Karya --mesin kendali politik rezim Soeharto.

Kenangan Abdullah Hehamahua dan Perintah Tembak LB (EBG)Ilustrasi. (Foto: robarmstrong2/Pixabay)



Rezim Soeharto pada akhirnya mengecewakan kelompok Islam yang sempat menaruh harapan bisa mendapat ruang yang lebih luas dalam berpolitik. Represi politik Orde Baru rupanya tak kalah 'mematikan' dari pembubaran partai Masyumi dan pemenjaraan anggotanya semasa Sukarno.

"Saya, kami, kecewa karena orang yang kita perjuangkan ternyata sama buruknya dari yang kita lawan," kata Abdullah.

Gerakan Dakwah Kampus

Perintis Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, menyebut pergerakan mahasiswa Islam terbagi dalam tiga periode besar, yakni periode 1960-an, 1970-an, dan 1980-an.

Pada fase pertama 1960-an, kata Ismail, beberapa kelompok pergerakan mahasiswa Islam harus berpindah-pindah tempat untuk menggelar pengajian.

"Kegiatan dakwah saat itu sangat susah dan sulit serta dihalang-halangi, dulu ada yang namanya pesantren kilat yang dulu bisa dikejar-kejar dan pindah sampai tiga kali," kata Ismail kepada CNNIndonesia.com pada Juli lalu.

Memasuki periode 1970-an, pergerakan aktivis Islam semakin gencar. Ketika itu sudah mulai ada istilah pengkajian baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dua kelompok yang paling banyak disebut namanya adalah Forum Studi Islam (FOSI) dan Pengkajian Dasar Nilai Islam (PDNI).

"Dari situ mulai tumbuh satu kegiatan yang tak disangka dan tidak diduga, yakni pengkajian," kata Ismail.

"Sabtu sore digojlok, nangis-nangis. Ahad pagi sudah pakai kerudung. Itu hampir tiap pekan ada training," lanjut Ismail.


Kelompok mahasiswa Islam di universitas negeri seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) ikut larut dalam euforia pengajian rutin dan pelatihan.

Imaduddin Abdurrachim, salah satu pentolan HMI Bandung, bersama teman-temannya memulai pergerakan dengan menggelar pelatihan Latihan Mujahid Dakwah pada 1974.

Imaduddin merekrut peserta dari berbagai perguruan tinggi dan diseleksi ketat. Mereka yang lolos digembleng di Masjid Salman ITB selama tujuh hari tujuh malam, seperti yang dituturkan Nurhayati Djamas dalam Gerakan Kaum Muda Islam Masjid Salman.

Mereka diberi tugas menghafal sekaligus mengkaji Alquran dan hadits. Di dalam pelatihan itu pula dibahas mengenai jilbab, yang kemudian meledak menjadi fenomena pada 1980-an.

Jebolan LMD yang kembali ke kampus masing-masing dan kemudian menularkan ilmu yang mereka dapat kepada teman-temannya.

Rezim Soeharto telah membaca geliat dakwah kampus semakin mengakar jadi sendi pergerakan dalam menciptakan aktivis dan intelektual Islam.

Pada 19 April 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Joesoef, menerbitkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Dia menyatakan harus mengembalikan situasi kampus sebagai lembaga ilmiah, tanpa dicampuri urusan politik.

Gejala tersebut telah menciptakan sekat antara organisasi dalam dan luar kampus. Kondisi tersebut yang disebut Ismail sebagai pengantar menuju periode ketiga era 1980-an, di mana geraakan dakwah kampus dilakukan di bawah otoritas kampus.

Lembaga-lembaga seperti HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tidak bisa lagi berkecimpung di lingkungan universitas.

Kenangan Abdullah Hehamahua dan Perintah Tembak LB (EBG)Ilustrasi aksi HMI. (Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)




Namun itu tak berarti sepenuhnya mematikan dakwah kampus. Diam-diam penularan ideologi Islam di kalangan intelektual terus bergerilya dan tak bisa dihentikan.

Belakangan kemudian gerakan Ikhwanul Muslimin dan gerakan Salafiyah tersebar di lingkungan kampus. Pada periode ini pula muncul buku-buku terjemahan seperti Sa'id Hawwa, Hasan al-Banna, dan lainnya.

Akal-akalan Pemerintah

Ismail meyakini kasus Tanjung Priok 1984 hanyalah akal-akalan pemerintah mengadu domba Islam dengan masyarakat tentang asas tunggal Pancasila. Kasus itu dibuat agar pemerintah punya alasan untuk menangkap para aktivis Islam dengan alasan subversif.

"Umat muslim itu ingin sebagai seorang Islam ya azasnya Islam. Kenapa kemudian ada azas sesuatu selain Islam. Di situlah terjadi perlawanan," ujar Ismail.

"Jadi negara itu ingin memasangkan azas Pancasila kepada Ormas, Pancasila Astu itu. Inilah yang ditolak," kata Ismail.

Lambat laun, gerakan Islam ideologis di kampus makin tak kasat mata. Aktivitas yang tertutup semakin menyolidkan pergerakan sesama aktivis Islam.


"Saya angkatan pertama apa yang kita kenal sekarang gerakan Tarbiyah. Kita organisasi tanpa bentuk, tapi punya kesamaan visi dan misi. Visi Islam," kata mantan Sekretaris Umum Pelajar Islam Indonesia Jakarta, M. Zainal Muttaqien.

Pada awal 1990-an gerakan itu semakin gencar setelah sejumlah mahasiswa muslim Indonesia yang belajar di luar negeri, khususnya Timur Tengah, kembali.

Mereka membangun jejaring, dan mempertahankan gaya gerakan mereka dengan model organisasi tanpa bentuk guna menghindari sikap represif pemerintah.

Setelah Soeharto tumbang 1998, partai-partai Islam mendapat momentum kembali merambah panggung politik Indonesia. Termasuk Abdullah Hehamahua yang pulang dari pengasingan menghidupkan kembali Partai Masyumi di era Reformasi. (asa/asa)