"Saya berkesimpulan bahwa klaim Jokowi tersebut patut diperdebatkan di dalam sebuah forum resmi. Sehingga publik tahu fakta kebenaran sesungguhnya," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/8), di Jakarta.
Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR memamerkan sejumlah pencapaian ekonomi pemerintahannya. Jokowi di hadapan para anggota MPR/DPR membanggakan prestasi pemerintah yang akhirnya mengambil alih kepemilikan sejumlah blok migas melalui PT Pertamina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR.
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
"Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya," jelas Jokowi.
Ferdinand mengatakan Demokrat sulit menerima klaim Jokowi tersebut, utamanya soal pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Menurut Ferdinand klaim Jokowi itu tak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, saat ini ekonomi tumbuh hanya maksimal 5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Ameriksa Serikat yang terus terkapar, utang pemerintah menggunung, sampai daya beli masyarakat tertekan.
"Jelas-jelas sekarang semua kesulitan termasuk dunia usaha, kok bisa klaim keberhasilan. Di atas nalar normal menurut saya," ujarnya menambahkan.
(wis/gil)
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. (CNN Indonesia/Hesti Rika)