Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengungkap alasan banyaknya kursi anggota dewan yang kosong dalam sidang paripurna tahunan MPR, DPR, dan DPD 2018, Kamis (16/8).
Menurutnya, hal itu akibat banyaknya anggota dewan yang sedang beribadah ke tanah suci.
"Ada banyak laporan yang kami terima, karena memang musim haji, rata-rata naik haji, rata-rata juga di daerah atau mendapat penugasan partai," kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengklaim tidak mengetahui persis jumlah anggota dewan yang absen dalam sidang paripurna. Namun, pemandangan banyak kursi kosong tampak saat sidang menggelar tiga agenda sidang yang berlangsung.
Terkait pemberian sanksi kepada anggota dewan yang absen, Bambang menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masing-masing fraksi partai politik.
"Kita serahkan ke fraksinya untuk memberi sanksi sekeras-kerasnya dan seberat-beratnya," katanya.
Sidang paripurna tahunan MPR, DPR dan DPD dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla beserta para pejabat menteri kabinet kerja.
Dalam sidang ini, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan untuk Rancangan APBN 2019.
Pada agenda sidang paripurna pertama, Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai pemimpin sidang mencatat 453 dari 689 anggota MPR, DPR dan DPD yang hadir. Dalam arti lain, ada 235 anggota dewan tidak hadir dalam sidang paripurna pada tahun ini.
Saat pidato nota keuangan untuk RAPBN 2019, Jokowi membeberkan sejumlah pencapaian ekonomi pemerintah. Salah satunya adalah klaim bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pidato Jokowi itu mendapat kritik dari oposisi. Wakil Ketua Gerindra Ferry Juliantono menyatakan klaim Jokowi itu tidak berdasarkan kenyataan. Faktanya, Ferry mengklaim masih banyak rakyat yang merasakan kesulitan ekonomi.
Sementara itu juru bicara Koalisi Indonesia Kerja Dedek Prayudi menyebut kritik Gerindra itu menyesatkan dan tak dibangun berdasarkan data yang valid.
"Saya pikir Gerindra sudah terlalu terbiasa mengumbar kesesatan [soal kondisi ekonomi], mereka tidak memahami bahwa demokrasi yang maju dan modern di mana argumen politik dibangun berbasis data," kata Dedek saat dihubungi
CNNIndonesia.com.
(wis/gil)