Jokowi Berjanji Tetap Tangani Masalah HAM
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 17 Agu 2018 03:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan tetap berkomitmen dalam menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, hal itu sebagai upaya pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Kami juga harus memberikan perhatian kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM," kata Jokowi di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8).
Hal itu disampaikan dalam sidang tahunan DPR yang dihadiri seluruh pejabat negara hingga duta besar negara sahabat.
Jokowi menyatakan keseriusan terhadap permasalahan HAM membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019.
"Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Melalui Perpres ini, Presiden merevisi susunan Sekretariat Bersama RANHAM dengan memasukkan Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Rencana aksi yang dimaksud meliputi optimalisasi koordinasi pelaksanaan aksi HAM di lingkup kementerian dengan penanggung jawab masing-masing Menko dan ukuran keberhasilan adalah tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM.
RANHAM juga mengoptimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan penanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
Tahun ini, Jokowi juga sudah bertemu dan berdialog dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana. Kepada mereka, Presiden menyatakan keseriusan pemerintah menuntaskan masalah HAM.
Ia menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai penghubung pemerintah kepada keluarga korban. Melalui Moeldoko, keluarga korban disebut dapat selalu menerima informasi terbaru. (ayp)
"Kami juga harus memberikan perhatian kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM," kata Jokowi di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8).
Hal itu disampaikan dalam sidang tahunan DPR yang dihadiri seluruh pejabat negara hingga duta besar negara sahabat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyatakan keseriusan terhadap permasalahan HAM membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019.
"Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Rencana aksi yang dimaksud meliputi optimalisasi koordinasi pelaksanaan aksi HAM di lingkup kementerian dengan penanggung jawab masing-masing Menko dan ukuran keberhasilan adalah tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM.
RANHAM juga mengoptimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan penanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
Tahun ini, Jokowi juga sudah bertemu dan berdialog dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana. Kepada mereka, Presiden menyatakan keseriusan pemerintah menuntaskan masalah HAM.
Ia menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai penghubung pemerintah kepada keluarga korban. Melalui Moeldoko, keluarga korban disebut dapat selalu menerima informasi terbaru. (ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK