DWP Pindah ke Bali, FPI Apresiasi Gubernur Jakarta Anies

Dhio Faiz, CNN Indonesia | Minggu, 19/08/2018 10:16 WIB
DWP Pindah ke Bali, FPI Apresiasi Gubernur Jakarta Anies Aksi masyarakat menolak acara musik DWP 2018 digelar di Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Front Pembela Islam (FPI) mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai acara musik Djakarta Warehous Project (DWP) tak lagi digelar di Jakarta tahun ini.

Anggota Senior LDF FPI Novel Bamukmin mengatakan bahwa pindahnya DWP ke Bali menjadi keberhasilan Anies memimpin Jakarta.

"Karena memang beliau pilihan kami yang kami harapkan untuk bisa melawan kemungkaran di Jakarta ini dengan kebijakannya agar Jakarta tak tenggelam dengan industri kemaksiatan," kata Novel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (19/8).
Novel mengatakan FPI selalu menolak DWP digelar di Jakarta. Bahkan aksi menolak DWP disebutnya sebagai agenda tahunan FPI. Dia bersyukur Anies telah menerima aspirasi pihak FPI. Sebab, saran Novel pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seakan dibiarkan.


FPI bahkan merasa tak menyayangkan potensi perputaran ekonomi yang tercipta berkat festival musik tersebut.

'Dibanding kemudaratannya sangat besar sekali dan itu sangat merugikan bangsa ini. Dan murka Allah lebih jelas dan Bang Anies sudah pertimbangkan itu semua dengan perhitungan yang matang," lanjut dia.
Sebelumnya, lewat akun media sosial, DWP mengumumkan gelaran kesepuluh mereka tak akan berangsung di Jakarta. Gelaran bertajuk DWP X itu digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Culture Park, Bali.

Pada gelaran DWP 2017, terjadi gejolak penolakan di Jakarta. Sejumlah ormas Islam, yakni Bang Japar, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), PWB, Formasi, IKBMK, Lakri, Garda FBR, Gemais Betawi, dan Majlis Ta'lim Kemayoran.

Bahkan mereka sempat menggelar unjuk rasa saat DWP 2017 berlangsung di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Utara.

Hingga berita ini diturunkan, baik Pemprov DKI sebagai otoritas dan Ismaya Live sebagai penyelenggara belum bisa dimintai keterangan terkait kepindahan DWP ke Bali. (mik)