Ketua DPRD Jakarta: Warisan Ahok-Djarot Kini Terbengkalai

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengapresiasi peluncuran buku Kebijakan Ahok. Dalam acara itu Prasetio menyayangkan sejumlah kebijakan Ahok-Djarot yang menurutnya tak dirawat oleh Pemprov DKI saat ini.

"Warisan itu masih tetap jalan, tetapi tidak jalan. Saya melihat ada beberapa kebijakan Jokowi-Ahok-Djarot itu yang sangat luar biasa, tetapi sekarang banyak terbengkalai dan enggak dipakai lagi. Yang penting asal beda," kata Pras di Gedung Filateli, Jakarta, Kamis (16/8).

Pras mencontohkan kebijakan pemerintahan terdahulu yang tak dilanjutkan, antara lain revitalisasi kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Barat.

Saat ini, Kalijodo yang merupakan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) relatif gersang, kotor, dan banyak pedagang kaki lima (PKL) liar.

Lihat juga: Djarot Kenang Ahok: Urus Jakarta Modal Otot dan Mental Kuat

Penataan Tanah Abang juga disoroti Pras. Kader PDI Perjuangan itu mengenang momen ketika dia bersama Jokowi-Ahok dan pihak berwenang berupaya merelokasi pedagang ke Blok G Tanah Abang demi mencegah mereka tumpah ke jalan.

Sementara kini, pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno 'melepas' ratusan PKL untuk membuka lapak di lajur Jalan Jatibaru.

"Dulu saya, Jokowi, Ahok, Pangdam, Kapolda, Kapolsek, Wali Kota, itu mendorong orang masuk ke dalam gedung. Sekarang terbuka lagi. Akhirnya yang terjadi, Tanah Abang carut marut," kata Pras.

Pras pun kembali mengkritik keputusan Anies menaikkan tarif sejumlah rumah susun (rusun) Jakarta, meski peraturan gubernur (pergub) terkait itu baru saja ditarik.

Pemprov DKI, kata Pras, terkesan kurang menganalisis keadaan dan kemampuan penghuni rusun yang mayoritas merupakan warga relokasi.

Lihat juga: Ahok Masuk Daftar Remisi 17 Agustus

"Kalau saya sebagai Anies, kita kaji dulu sebelum putuskan. Kenaikan Rp120 ribu bukan hal yang murah dan sangat memberatkan masyarakat sedangkan dia sendiri masih utang dengan sewanya," kata Pras. 

Buku Kebijakan Ahok setebal 331 halaman itu ditulis oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama mendekam di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat sejak Mei 2017.

Menurut Pras, kepemimpinan ibu kota di tangan Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat mampu menggerakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menerapkan sistem anggaran elektronik atau e-budgeting demi mencegah dana siluman.

Sebelumnya, sistem itu digagas oleh pendahulu Ahok, Joko Widodo.

Lihat juga: Kejutan Ahok dari Penjara, Buku Tebal 331 Halaman Rp1 Juta

"Luar biasa dia mengubah sistem yang tadinya bagi-bagian, kompromi-kompromian, dibuka sama dia secara transparan. Semua SKPD dan DPRD tidak bisa neko-neko lagi dengan keuangan negara," kata Pras.

"Saya di sini mendapat ilmu dari Pak BTP yang akan saya pegang dan saya teruskan ke partai kami," lanjutnya. (wis/gil)