Putri Gus Dur Imbau Warga Tak Mudah 'Kata-katain' Pemimpin

Dhio Faiz, CNN Indonesia | Senin, 20/08/2018 01:16 WIB
Putri Gus Dur Imbau Warga Tak Mudah 'Kata-katain' Pemimpin Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid, di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.(Detikcom/Agung Pambudhy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, meminta masyarakat tak menghujat terus-menerus Pemerintah karena sudah terbebani dengan upaya memperbaiki perekonomian.

"Makanya jangan umara [pemerintah] kita, pemimpin kita, gampang kita kata-katain, karena sudah pusing mikirin nasib masyarakat," tutur dia, saat memberikan ceramah di Masjid Jami Nurul Islam, Koja, Jakarta Pusat, Minggu (19/8).

Ia juga tetap mengingatkan Presiden Joko Widodo soal pekerjaan rumah soal ketimpangan ekonomi yang makin lebar.

"Umara [Pemerintah], tantangannya tambah besar. Kenapa? Karena ada jurang yang makin menganga antara yang kaya dan yang miskin," ucap Yenny.

"Ini tugas umara menyelesaikan supaya yang kaya tidak makin kaya, yang miskin makin melarat," dia menambahkan.

Presiden Joko Widodo memberikan salam saat Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).Presiden Joko Widodo memberikan salam saat Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Yenny, yang juga Direktur The Wahid Institute, juga mengingatkan Pemerintah untuk tetap mengingat hakikat kehidupan, yakni mencari kemuliaan.

Ia mencontohkannya dengan sosok mendiang Gus Dur. Pemimpin yang mulia, ucapnya, akan berjuang untuk rakyat dan akan dicintai rakyat.

Dia melanjutkan, "Kita doakan agar beliau-beliau, siapapun yang jadi pemimpin negara ini, bisa dapat petunjuk Allah. Sehingga bisa mencari solusi agar masyarakat lebih sejahtera."

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Kamis (16/8), Jokowi menyebut bahwa Pemerintah sudah sedikit memperbaiki persoalan ketimpangan ekonomi dengan sejumlah langkah.

Di antaranya, memberikan jaminan perlindungan sosial melalui stabilitas harga bahan pokok; penyaluran bantuan sosial (bansos), misalnya berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga.

Selain itu, pemerintah juga telah mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai dan meningkatkan cakupannya menjadi 15,6 juta penerima manfaat.

"Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil turun dari 0,406 menjadi 0,389," tegas dia.

Diketahui, rasio gini merupakan ukuran ketimpangan ekonomi dengan skala 0-1. Semakin mendekati 1, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, dan sebaliknya.




(arh/arh)