Wiranto Bantah Pemerintah Pusat Lepas Tangan di Gempa Lombok
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 21 Agu 2018 14:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah pemerintah pusat kekurangan anggaran untuk mendukung penuh pemulihan masyarakat dan daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini menanggapi tersebarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo yang meminta semua kepala daerah membantu korban gempa Lombok.
"Bukan begitu. Mendagri bukan begitu. Itu bentuk toleransi berbangsa bernegara, ada sumbangan lewat surat kabar, televisi. Tanpa diminta mereka ikut menyumbang," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/8).
Hal ini disampaikan menyikapi beredarnya surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 977/6131/SJ dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi.
Surat itu berisikan permintaan menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.
Wiranto menegaskan pemerintah akan tetap mendukung penuh pemulihan dan pemberian bantuan kepada NTB. Hal itu diperkuat melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dalam waktu dekat.
Oleh sebab itu, mantan Panglima ABRI ini meminta seluruh lapisan masyarakat tidak mempolitisasi surat Kemendagri dan penangggulangan bencana di NTB.
"Itu budaya indonesia (saling membantu), kultur Indonesia yang saling membantu, saling mendukung. Jangan kemudian ditafsirkan lain-lain," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah berpendapat surat edaran itu menjadi bentuk pemerintah lepas tangan sebagai isyarat keuangan pusat sudah cukup tertekan.
"Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?," Fahri bertanya dalam kicaunya di twitter.
Mengenai anggaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Kementerian Keuangan siap mengucurkan anggaran mencapai Rp4 triliun untuk penanggulangan gempa di Lombok. Kemkeu bahkan disebut siap mengucurkan lebih jika dibutuhkan. (dal/sur)
Hal ini menanggapi tersebarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo yang meminta semua kepala daerah membantu korban gempa Lombok.
"Bukan begitu. Mendagri bukan begitu. Itu bentuk toleransi berbangsa bernegara, ada sumbangan lewat surat kabar, televisi. Tanpa diminta mereka ikut menyumbang," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat itu berisikan permintaan menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.
Wiranto menegaskan pemerintah akan tetap mendukung penuh pemulihan dan pemberian bantuan kepada NTB. Hal itu diperkuat melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dalam waktu dekat.
Oleh sebab itu, mantan Panglima ABRI ini meminta seluruh lapisan masyarakat tidak mempolitisasi surat Kemendagri dan penangggulangan bencana di NTB.
"Itu budaya indonesia (saling membantu), kultur Indonesia yang saling membantu, saling mendukung. Jangan kemudian ditafsirkan lain-lain," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah berpendapat surat edaran itu menjadi bentuk pemerintah lepas tangan sebagai isyarat keuangan pusat sudah cukup tertekan.
"Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?," Fahri bertanya dalam kicaunya di twitter.
Mengenai anggaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Kementerian Keuangan siap mengucurkan anggaran mencapai Rp4 triliun untuk penanggulangan gempa di Lombok. Kemkeu bahkan disebut siap mengucurkan lebih jika dibutuhkan. (dal/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK