Gerindra Sarankan Pemerintah Tak Pamer Keberhasilan

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Jumat, 24/08/2018 04:26 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Presiden Joko Widodo tak boleh melibatkan TNI dan Polri untuk ikut menyosiasikan pencapaian pemerintah. Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk ikut menyosialisasikan pencapaian kinerja pemerintah adalah sikap yang salah.

Jokowi, kata Muzani, telah membawa kesan untuk menggiring prajurit TNI dan anggota Polri pada sikap tidak netral. Apalagi, hal itu dilakukan pada masa-masa kampanye di tahun politik ini.

"Menurut saya kalau itu dilakukan maka ada kesan TNI dan Polri bermain politik di waktu tahun politik. Masalahnya disitu," kata Muzani ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis malam (23/8).



Muzani juga menyebut, TNI dan Polri yang diminta untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah justru bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Jikapun ada keberhasilan, menurut dia, mestinya tak digembor-gemborkan dengan berlebihan.


"Ya menurut saya, biarlah itu jadi sebuah kebaikan, orang lain yang mengakuinya tidak perlu ada. Supaya amal itu, jadi ikhlas," kata dia.


Lebih lanjut, kata Muzani, TNI dan Polri pun murni tidak boleh terlibat dalam perpolitikan. Sesuai aturan TNI hanya bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Sementara Polri bertugas menegakan hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat.

"TNI dan polri kan tidak berpolitik. Dalam arti adalah kewajiban negara memperkuat TNI Polri, jadi saya kira situasinya sekarang ini kalau TNI dan Polri memberi semacam testimoni akan ditafsirkan sebagai suatu yang politis. Jadi waktu dan momentumnya tidak tepat," kata dia.


(agi/agi)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK