Polisi Haruskan Penyelenggara Diskusi Kantongi Surat Izin

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 02:20 WIB
Polisi Haruskan Penyelenggara Diskusi Kantongi Surat Izin Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebutkan penyelenggara acara diskusi harus mengantongi izin terlebih dahulu bila acaranya tak ingin dibubarkan oleh pihak berwajib. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebutkan penyelenggara acara diskusi harus mengantongi izin terlebih dahulu bila acaranya tak ingin dibubarkan oleh pihak berwajib.

Hal itu ia katakan menanggapi pembubaran acara diskusi Gerakan Selamat Indonesia (GSI) yang rencananya dihadiri oleh aktivis Ratna Sarumpaet bersama Rocky Gerung di Pangkal Balam, Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada Sabtu (25/8) lalu.

"Ada ijinnya enggak? Mereka kalau mau ada diskusi-diskusi kan harus memberitahu. Kemudian ada STTP-nya (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," kata Setyo singkat kala ditemui di Mabes Polri pada Senin (27/8).



Setyo sebelumnya enggan memberikan tanggapan mengenai gerakan-gerakan yang berkaitan dengan #2019GantiPresiden.

Menurut dia, polisi sedang menyiapkan keterangan mengenai hal itu dan akan merilisnya setelah dia mempelajari keputusan KPU yang menyatakan gerakan pro dan kontra #2019GantiPresiden tak termasuk kampanye.

Sementara itu, Mapolda Babel menolak mengeluarkan izin diskusi tersebut. Tak rilisnya surat itu karena polda setempat melihat adanya penolakan dari organisasi masyarakat lokal.


Penolakan datang dari kelompok massa gabungan resimen Yudha Putra PPM, GP Anshor, dan sejumlah organisasi kepemudaan di Babel. Namun, Ratna tetap menemui masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu dan nelayan di Babel.

Di sisi lain, Ratna menilai bahwa penolakan yang dihadapinya merupakan respons rezim pemerintah yang terlampau takut akan gerakan kritis masyarakat.

Ratna Sarumpaet bercerita bahwa dia diberitahu panitia jika ada rekayasa intelijen yang memobilisasi massa untuk menolak kehadirannya dan Rocky Gerung.

"Ini aksi ketakutan berlebihan pemerintah ditengah keterbukaan berpendapat dan berdiskusi," kata Ratna, Senin (27/8). (end)