Koalisi Jokowi Sebut Aksi #2019GantiPresiden Sebar Kebencian

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 16:08 WIB

Aksi #2019GantiPresiden dinilai tak etis karena mengedepankan provokasi daripada menyalurkan aspirasi warga negara. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mar'uf Amin Ahmad Rofiq menilai aksi #2019GantiPresiden dapat menularkan rasa kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia secara luas.

Hal itu ia katakan untuk merespons pembubaran aksi #2019gantipresiden oleh aparat keamanan di berbagai wilayah bekalangan ini.

"Sebab tagar itu memang sangat memecah belah dan lebih banyak menebarkan kebencian terhadap masyarakat secara luas," kata Rofiq saat ditemui di Posko Pemenangan Jokowi, Menteng, Jakarta, Selasa (28/8).

Lihat juga:

DPR Rapat dengan KPU dan Bawaslu soal #2019GantiPresiden

Sekjen Partai Perindo itu menilai aksi #2019GantiPresiden tak layak dilakukan dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Sebab, gerakan itu tak etis karena mengedepankan aksi provokatif ketimbang sekadar menyalurkan aspirasi warga negara.

"Jadi, itu lebih mengarah kepada kebencian menularkan kebencian kepada masyarakat dan sifatnya sangat provokatif dan sangat tidak etis dalam demokrasi," ujarnya.

Rofiq menilai langkah aparat keamanan membubarkan aksi #2019GantiPresiden di beberapa daerah sebagai keputusan yang tepat.

Lihat juga:

#2019GantiPresiden Bisa Jadi Gerakan Membenci Kepala Negara

Ia juga menyangkal bahwa tindakan aparat merupakan tindakan represif seperti yang dituduhkan oleh elite-elite parpol dari kubu capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ini bukan bagian dari tindakan yang sangat represif, tapi justru memberikan penegakan hukum," kata dia.

Menurutnya, Polri sudah sewajarnya mengambil tindakan membubarkan massa karena gerakan tersebut lebih banyak mengandung kerugian ketimbang keuntungan bagi masyarakat.

"Iya menjaga kondusifitas masyarakat dalam rangka tidak dalam rangka blocking ya tindakan yang membahayakan negara ya semua aparat harus bertindak, salah kalau tidak bertindak," katanya.