Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai gerakan
#2019GantiPresiden yang gencar dilakukan belakangan ini merupakan bagian dari kampanye politik. Hanya saja, menurut JK, aksi itu belum masuk dalam waktu kampanye.
"Itu pasti bagian kampanye politik, cuma belum waktunya saja," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (28/8).
Masa kampanye calon presiden dan wakil presiden baru akan dilaksanakan pada akhir September mendatang, usai KPU menetapkan secara resemi calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun alih-alih melakukan gerakan #2019GantiPresiden, kata JK, massa pendukung gerakan itu mestinya secara gamblang menyebut dukungan pada salah satu pasangan calon. Terlebih hingga saat ini hanya ada dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar ke KPU yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kalau kampanye jangan bilang ganti presiden, bilang saja pilih (pasangan) ini, atau ini. Memang pemilu itu pilihannya kan cuma dua tetap presiden atau ganti presidennya," katanya.
Sementara tindakan polisi yang menghentikan aksi #2019GantiPresiden di Surabaya pada Minggu (26/8) kemarin, dinilai JK merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, polisi hanya bertujuan mencegah potensi kekacauan yang terjadi di antara gerakan massa tersebut.
"Itu bukan soal pemerintah meredam, tapi mengurangi efek siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada yang berlawanan gimana, kan ada juga yang tidak setuju," kata JK
Meski demikian, JK tak sepakat jika gerakan #2019GantiPresiden itu kemudian disebut sebagai upaya makar oleh sejumlah pihak.
Ia juga meyakini aksi tersebut tak akan menggerus perolehan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau makar sih enggak, hanya tidak pada tempatnya saja," katanya.
(ugo)