Eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Tersangka Korupsi Jalan

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 21:33 WIB

Nur Mahmudi yang pernah jadi Presiden Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera), ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek jalan di Depok.

Nur Mahmudi Ismail (paling kanan) menjabat sebagai Wali Kota Depok ketika proyek pelebaran Jalan Nangka bergulir pada 2015 silam. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan penetapan tersangka terhadap Nur Mahmudi dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Selain itu juga telah ditemukan dua alat bukti yang cukup.

"Ya tanggal 20 Agustus dinaikkan status sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/8).

Nur Mahmudi adalah salah satu pendiri Partai Keadilan yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera. Dia juga merupakan Presiden Partai Keadilan yang pertama.

Lihat juga:

Polisi Periksa Eks Wali Kota Depok Terkait Korupsi Jalan

Selain Nur Mahmudi, Argo juga membenarkan penetapan tersangka terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Meski demikian pihaknya belum menahan keduanya.

"Belum (ditahan), penyidik yang punya kewenangan," katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan, Argo mengatakan kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi itu mencapai Rp10,7 miliar.

Pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut tengah diselidiki pada Oktober 2017 di Polres Depok. Proyek itu dilakukan pada 2015 silam.

Lihat juga:

Pelebaran Jalan, Harapan Wali Kota Depok Bagi Penggantinya

Nur Mahmudi pun diketahui telah diperiksa pada 19 April lalu. Lebih dari 30 saksi telah diperiksa untuk mengusut kasus tersebut. Polres Depok juga bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta untuk menghitung kerugian negara dari proyek itu. (ayp/wis)