KPK Panggil Perdana Idrus Marham sebagai Tersangka Suap

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ini merupakan panggilan perdana Idrus usai ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu.

Selain memanggil Idrus selaku tersangka, penyidik KPK juga memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam kasus dugaan suap ini.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan dua tersangka yaitu, ENS (Eni Maulani Saragih) dan tersangka IM (Idrus Marham)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (31/8).

Febri mengatakan selain Idrus dan Eni, penyidik KPK juga melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Direktur Operasional PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi, Dwi Hartono.

Lihat juga: Kasus PLTU Riau-1, Eni Saragih Serahkan Rp500 Juta ke KPK

Menurut Febri, pemeriksaan Idrus dan Eni ini untuk mendalami perbuatan mereka, seperti pertemuan-pertemuan hingga pembicaraan tentang proyek pembangunan PLTU Riau-1 tersebut.

"Penyidik perlu mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka seperti pertemuan-pertemuan, pembicaraan tentang proyek PLTU Riau-1," ujarnya.

Dalam kasus ini, Idrus yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar bersama-sama Eni diduga menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Lihat juga: Eni Saragih Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Kotjo, yakni sekitar November-Desember 2017 sebesar Rp4 miliar dan Maret-Juni 2018 sekitar Rp2,25 miliar.

Dia juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek tersebut kini dihentikan sementara usai mencuat kasus suap ini.

Tak hanya itu, Idrus pun diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar US$1,5 juta dari Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus berhasil membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai US$900 juta.

Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lihat juga: Airlangga Klaim Tak Ada Perintah Mengawal Proyek PLTU Riau I

(gil)