KPK Yakin Bisa Buktikan Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Golkar

Feri Agus, CNN Indonesia | Jumat, 31/08/2018 21:09 WIB
KPK tetap menelusuri aliran duit sogok proyek itu ke dalam kegiatan Partai Golkar berbekal pengakuan tersangka Eni Maulani Saragih. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal membuktikan aliran uang suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih ke acara Musyawarah Nasional Luar (Munaslub) Golkar pada pertengahan Desember 2017.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp6,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

"Ya semua orang boleh menyangkal, boleh membantah ya, tapi nanti kan akhirnya di pembuktian gitu kan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di sela-sela lokakarya media, di Pulau Ayer, Jakarta, Jumat (31/8).


Eni menjabat sebagai Bendahara Pelaksana Munaslub ketika menerima uang dari Kotjo untuk membantu kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1. Alex mengatakan bahwa uang yang dimiliki Eni tak bisa dipisahkan dari uang yang diterima Kotjo.


"Yang bersangkutan sudah menyampaikan salah satunya digunakan untuk Munaslub," ujarnya.

Alex menyebut Eni selalu melapor kepada mantan Menteri Sosial Idrus Marham, setiap menerima uang dari Kotjo. Eni dan Idrus sama-sama bernaung di Golkar. Idrus pun telah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Munaslub Golkar

Usai diperiksa beberapa waktu lalu, Eni mengakui Eni mengakui sebagian uang yang dirinya terima dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.

"Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu sebagian memang saya inikan, gunakan untuk munaslub," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/8) lalu.


Eni juga mengaku diperintahkan oleh ketua umum Golkar untuk mengawal proyek pembangkit listrik milik PT PLN itu. Namun, Eni tak menyebut siapa ketua umum Golkar yang memerintahkan untuk mengawal proyek PLTU Riau-1 itu. Ia mengaku hanya menjalankan tugas partai.

Dalam kasus ini, Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap.

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.

Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900 juta. Namun, proyek tersebut dihentikan sementara setelah mencuatnya kasus dugaan suap ini.


Namun, keterangan Eni dibantah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian itu mengatakan tak ada aliran uang dari Eni terkait proyek PLTU Riau-1 ke gelaran Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu. Dalam Munaslub itu, Airlangga terpilih secara aklamasi menggantikan Setya Novanto. (ayp/asa)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK