Prabowo Sebut Kasus Neno Bentuk Ancaman Demokrasi Emak-emak

Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut pengadangan deklarasi #2019GantiPresiden oleh Neno Warisman beberapa waktu lalu sebagai ancaman terhadap demokrasi emak-emak. Neno pada akhir pekan lalu ditolak di Pekanbaru, Riau untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden.

Padahal menurut Prabowo, kegiatan itu merupakan suatu kebebasan berpendapat di wilayah negara sendiri. Menurut Prabowo, sebelum pengadangan Neno, demokrasi di Indonesia memang sudah terancam.

"Keadaan demokrasi juga terancam, kebebasan berpendapat, kebebasan berhimpun, berserikat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi, diusir. Dia mau datang ke kota di negaranya sendiri, diusir," kata Prabowo saat berpidato dalam bedah buku Prabowo berjudul Paradoks Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/9).

Lihat juga: Prabowo Bandingkan Pemerintahan Jokowi dengan China

Prabowo menyebut seharusnya aparat negara bertugas melindungi rakyat. Namun dalam kasus Neno, aparat malah jadi alat suatu golongan.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan demokrasi di Indonesia sudah jauh dari yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Keadaan Indonesia sekarang ini, kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, bukan seperti yang diinginkan para pendiri bangsa.

"Apakah republik seperti ini yang dicita-citakan pendiri bangsa ini? Apakah republik seperti ini yang diperjuangankan oleh pahlawan-pahlawan yang gugur? Bukan republik seperti ini yang kita inginkan," kata dia.

Lihat juga: Prabowo: Utang Pemerintah Naik Rp1 Triliun Tiap Hari

Sebelumnya, aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman mengalami pengadangan sebanyak dua kali saat hendak memimpin deklarasi.

Pertama, ia diadang di Batam, Kepulauan Riau, sekitar Juli lalu. Kemudian ia juga mengalami pengadangan saat akan deklarasi di Pekanbaru, Riau pada akhir Agustus.

Merespons pengadangan itu, ribuan kaum ibu yang tergabung dalam Barisan Emak-emak (BEM) sempat ingin menggeruduk Istana Kepresidenan pada Rabu (29/8). Namun aksi itu batal karena tak dapat izin dari kepolisian. (osc/osc)