Dugaan 25 Juta Pemilih Ganda, KPU Tetap Umumkan DPT Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum optimistis bakal mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 pada Rabu (5/9) esok di sidang pleno, meski ada laporan dari tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang 25 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) ganda.

Dugaan 25 juta DPS ganda itu disampaikan oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal.

"Besok kita tetapkan, Anda silakan datang, silakan lihat apakah data kami masih ada yang bermasalah atau tidak," terang Ketua KPU Arief Budiman kepada pewarta di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9).

Ia meminta tim Prabowo-Sandi agar melaporkan temuannya tersebut secara formal kepada KPU. Arif mengatakan KPU bakal menerima masukan dan laporan terkait DPS apabila masih terdapat masalah.

Lihat juga: Koalisi Prabowo-Sandi Temukan 25 Juta Data Pemilih Ganda

Hanya saja, kata Arif laporan tersebut harus berdasarkan data. Setelah menerima laporan itu pihaknya bakal melakukan pengecekan sebelum menetapkan DPT. Arif meyakinkan sejauh ini pendataan pemilih di KPU sudah sangat rapih dan sesuai prosedur.

"Kalau hanya diberi angka 25 juta ya saya kan enggak tahu 25 juta itu ada di mana, siapa, namamu masuk dalam 25 juta itu apa enggak, dan seterusnya, kan kami bekerja berdasarkan data. kalau ada ya tentu kita prose," terang Arief.

Arief menjamin pihaknya bakal melakukan pengecekan data dengan cepat dan tepat sehingga penetapan DPT dapat segera dirapatkan besok.

Rapat pleno penetapan DPT esok masih mungkin diwarnai permintaan penundaan oleh partai politik. Sebab Arief berkata pengumuman dan penetapan DPT bergantung dari proses rapat pleno dengan parpol.

"Ya tidak apa-apa permintaaan ditunda itu juga tidak apa-apa. Makanya besok kita lihat, apa datanya, bagaimana datanya, nanti kita cek, lalu kita mengambil kebijakan apa," ujar Arief.

Lihat juga: PDIP Tuduh 25 Juta Data Pemilih Ganda Warisan Pemilu 2009

Sekjen PKS Mustafa Kamal sebelumnya menyatakan pihaknya menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU.

Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.

"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda dibeberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9).

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan Juli 2018.

Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hingga saat ini, Viryan mengatakan pemutakhiran data terus dilakukan.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membenarkan ada pemilih ganda dalam DPS yang dimiliki oleh KPU untuk Pemilu 2019. 

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengaku pihaknya masih terus melakukan identifikasi sebelum pengumuman DPT oleh esok. Namun, ia menilai temuan Bawaslu atas pemilih ganda dalam DPS sampai saat ini jauh lebih kecil dibanding dengan temuan parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Terlalu besar itu 25 juta," ujar Rahmat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9).

Lihat juga: KPU Akui Data Pemilih Ganda, Tapi Tak Sampai 25 Juta

Meski mengakui ada perbedaan jumlah, Rahmat enggan menyebut berapa banyak pemilih ganda dalam DPS. Ia menyebut hal tersebut akan disampaikan setelah KPU mengumumkan DPT untuk Pemilu 2019.

"Pemilih ganda kemungkinan ada. Nanti kita lihat besok," ujarnya.

Rahmat menjelaskan pemilih ganda bukan hal baru dalam pemilu. Ia mencontohkan Bawaslu menemukan sekitar 2,3 juta pemilih ganda pada Pilkada serentak tahun 2018.

"Total kemarin 70 persen dalam DPT. Kalau tidak salah 2,3 juta pemilih ganda. Kalau sekarang masih dikumpulkan datanya," ujarnya.

Rahmat menyatakan pemilih ganda bukan satu-satunya masalah dalam Pemilu tahun 2019. Ia menyebut banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP juga menjadi masalah serius.

Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah terkait dengan kepemilikan e-KTP, kata Rahmat, adalah Papua. Ia menyebut hampir 65 persen penduduk Papua belum memiliki e-KTP.

"Penduduk Papua ada 2,3 juta laporannya, ada sekitar 1 jutaan belum terekam e-KTP sampai dengan bulan ini," ujar Rahmat. (wis/gil)