Warga Bukit Duri Korban Gusur Era Ahok Masuk DPT Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang menjadi korban gusuran pada 2016 lalu mengaku tiba-tiba dimasukkan ke dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2019. Padahal sejak digusur Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 400 kepala keluarga di sana tak memiliki status kependudukan yang jelas.

"Secara hukum kami menang di pengadilan, tapi KTP tidak dianggap ada. Anehnya untuk kepentingan pemilu yang akan datang 2019 mereka masuk semua. Bahkan warga yang tidak tinggal di situ, dimasukin semua," kata Koordinator Ciliwung Merdeka, lembaga pendamping warga Bukit Duri, Sandyawan Sumardi saat dihubungi, Rabu (5/9).

Ratusan rumah warga di Bukit Duri digusur oleh Ahok pada 2016 lalu.

Lihat juga: Warga Bukit Duri Minta Pemerintah Ganti Rumah dan Tak Kasasi

Penggusuran dilakukan tanpa ada uang kerahiman atas bangunan yang digusur. Pemprov DKI melakukan penggusuran itu demi memuluskan proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk menanggulangi banjir.

Lebih lanjut Sandyawan berkata pihaknya kini semakin ragu dengan konsep penataan kampung yang digagas Gubernur Anies Baswedan.

Ciliwung Merdeka sudah mengajukan desain rancangan kampung susun sebagai ganti bagi warga Bukit Duri. Bahkan mereka sudah memberi opsi lahan untuk digunakan.

Lihat juga: Anies Jamin Penataan Kampung di Bukit Duri Berlanjut

"Itu ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi, tidak ada substansi persiapan untuk membangun Kampung susun itu. Ternyata tidak dianggap ada warga gusuran ini," lanjut dia.

Sebelumnya, Anies berjanji bakal memfasilitasi hunian baru bagi warga Bukit Duri yang digusur Ahok pada 2016. Anies menggagas konsep community action plan (CAP) atau pembangunan yang melibatkan masyarakat.

Lihat juga: Anies Coret Anggaran Selter, Warga Bukit Duri Kecewa

Rencananya Anies ingin membuat hunian sementara alias selter sebelum membangun kampung susun. Namun Anies mencoret anggaran pembangunan selter di Bukit Duri, Jakarta Selatan dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018.

Dalam dokumen Pembahasan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran senilai Rp5,98 miliar itu dicoret karena tak ada lahan. (wis/gil)