Anies: 49 Persen Penduduk DKI Ngontrak
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 05 Sep 2018 17:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan hingga saat ini setidaknya ada 49 persen warga Jakarta yang masih menyewa tempat tinggal alias mengontrak.
"49 persen penduduk DKI ngontrak, minjam tempat," kata Anies saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Anies di kota megapolitan atau metropolitan lain pun sistem menyewa tempat tinggal lumrah terjadi. Namun, sambung Anies, mereka menyewa tempat tinggal dilakukan atas dasar pilihan.
"By choice, karena mayoritas pekerjaan dan lain-lain lalu memilih untuk mengontrak. Kalau di sini (Jakarta), itu karena tak terjangkau harganya [untuk dibeli]," tuturnya.
Anies mengatakan Pemprov DKI pun tak bisa dengan begitu saja menyerahkan kepada mekanisme pasar terkait masalah tempat-tempat tersebut.
"Distribusi kesejahteraan is a political decision, is never a market mechanism, is political decision, who gets what when where how much is political decision," ujar Anies mengutip pendapat ekonomi luar.
Untuk itu, lanjutnya, Pemprov DKI pun menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal di Jakarta, salah satunya lewat program DP nol rupiah.
Anies beranggapan dengan menyelesaikan masalah tempat tinggal bagi warga Jakarta maka bisa sekaligus menyelesaikan masalah ketimpangan Jakarta. Karena, menurut Anies salah satu penyebab ketimpangan adalah tidak memiliki tempat tinggal.
"Kita semua ngalamin begitu punya rumah maka kesejahteraan kita, aset kita naik terus bukan, wong tanah di Jakarta eskalator kesejahteraan," kata Anies.
"Ikut di situ terbawa ke atas, tidak usah berbuat apa-apa nilainya naik terus, kalau kita tidak punya akses pada kepemilikan rumah karena itu mengapa kita ngotot DP nol rupiah," lanjutnya.
(kid/gil)
"49 persen penduduk DKI ngontrak, minjam tempat," kata Anies saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Anies di kota megapolitan atau metropolitan lain pun sistem menyewa tempat tinggal lumrah terjadi. Namun, sambung Anies, mereka menyewa tempat tinggal dilakukan atas dasar pilihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mengatakan Pemprov DKI pun tak bisa dengan begitu saja menyerahkan kepada mekanisme pasar terkait masalah tempat-tempat tersebut.
 Potret pemukiman warga yang padat dikelilingi gedung bertingkat di kawasan Tebet, Jakarta, 14 Juni 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Untuk itu, lanjutnya, Pemprov DKI pun menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal di Jakarta, salah satunya lewat program DP nol rupiah.
Anies beranggapan dengan menyelesaikan masalah tempat tinggal bagi warga Jakarta maka bisa sekaligus menyelesaikan masalah ketimpangan Jakarta. Karena, menurut Anies salah satu penyebab ketimpangan adalah tidak memiliki tempat tinggal.
"Kita semua ngalamin begitu punya rumah maka kesejahteraan kita, aset kita naik terus bukan, wong tanah di Jakarta eskalator kesejahteraan," kata Anies.
"Ikut di situ terbawa ke atas, tidak usah berbuat apa-apa nilainya naik terus, kalau kita tidak punya akses pada kepemilikan rumah karena itu mengapa kita ngotot DP nol rupiah," lanjutnya.
Lihat juga:DKI Coret Anggaran Pembangunan Delapan JPO |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK